INDOPOSCO.ID – Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin meminta, publik menganggap remeh penampilan para calon wakil presiden (cawapres) dalam debat kedua Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Agenda adu gagasan itu digelar di JCC Senayan, Jakarta pada, Jumat (21/12/2023).
Hal tersebut seraya merespons, soal anggapan gelaran debat cawapres Pilpres 2024 sebagai pepesan kosong karena posisi wapres dalam pemerintahan ibarat ban serep.
“Jadi kita jangan pesimisme, underestimate terkait debat cawapres,” kata Ujang Komarudin melalui gawai, Jakarta, Kamis (21/12/2023).
Menurutnya, esensi debat ialah menampilkan pendapat berbeda untuk menguji validitas dan rasionalitas masing-masing gagasan cawapres.
“Boleh kita tidak suka, tapi debat biar berjalan agar kita tahu isi otak cawapres tersebut, agar kita juga tahu ide gagasan, program apa yang akan disampaikan,” ujar Ujang.
Apalagi cawapres itu harus punya visi misi, gagasan, ide dan program yang hsrus disampaikan kepada publik melalui panggung debat.
“Jadi baik buruknya debat, penting untuk bisa beradu argumen, adu gagasan, adu visi misi terkait persoalan ekonomi,” imbuhnya.
Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari mengatakan, format acara adu gagasan calon wakil presiden itu tak ada perubahan, dari debat perdana Pilpres 2024. Ada enam segmen, dibuka dengan pemaparan visi misi paslon.
“Dari segi durasi waktu, itu sudah sesuai dengan yang dibicarakan awal. Saya kira itu, dan kemudian durasi waktu debat juga masih sama persis, 150 menit,” ucap Hasyim secara terpisah baru-baru ini.
Pada segmen kedua dan ketiga, para cawapres akan menjawab pertanyaan yang sudah diajukan oleh tim panelis. Sementara pada segmen keempat dan kelima, para cawapres mendapat kesempatan mengajukan pertanyaan satu sama lain.
“Kemudian yang segmen terakhir segmen keenam, nanti clossing statement atau pernyataan terakhir sebagai kesimpulan dari masing-masing calon wakil presiden,” jelas Hasyim.
Tema debat cawapres ialah membahasa topik seputar ekonomi (ekonomi kerakyatan, ekonomi digital), keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD, infrastruktur dan perkotaan. (dan)
