INDOPOSCO.ID – Ketidakhadiran Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto menuai sorotan politik. Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi menilai, situasi tersebut menarik dicermati di tengah meningkatnya popularitas Dedi dan muncul namanya dalam bursa calon presiden 2029.
Muslim menduga, tingginya elektabilitas Dedi berpotensi memengaruhi arah dan kalkulasi politiknya ke depan, termasuk hubungannya dengan Partai Gerindra dan Prabowo. Meski demikian, dugaan tersebut masih berupa penilaian politik dan belum menjadi bukti bahwa Dedi telah mengambil sikap berseberangan dengan Presiden.
“KDM mulai membelot dan melawan Prabowo. Dia merasa percaya diri dengan hasil berbagai survei yang menempatkan dirinya di atas Prabowo. Ini bisa menjadi modal politik bagi KDM untuk membangun ambisi yang lebih besar pada Pilpres 2029,” kata Muslim Arbi dalam keterangannya yang diterima INDOPOSCO, Minggu (25/10/2026).
Menurut Muslim, ketidakhadiran seorang kepala daerah sekaligus kader partai dalam agenda nasional yang dihadiri Presiden dapat memunculkan pertanyaan publik. Terlebih, Dedi merupakan kader Gerindra yang sebelumnya menyatakan kesediaannya untuk membantu memenangkan Prabowo pada Pemilu 2024.
“Kalau seorang kader partai yang juga menjabat gubernur tidak hadir dalam agenda yang dihadiri presiden, tentu publik bisa bertanya. Apakah ini murni persoalan pekerjaan pemerintahan atau ada dinamika politik yang lebih besar? Ini perlu dicermati,” ujarnya.
Muslim mengaitkan dugaan tersebut dengan salah satu hasil survei elektabilitas calon presiden 2029 yang memunculkan nama KDM sebagai salah satu kandidat kuat dan mengalahkan Prabowo Subianto.
Bagi Muslim, tingginya elektabilitas dapat meningkatkan posisi tawar seorang tokoh dalam persaingan politik nasional. Namun, popularitas tersebut juga memunculkan pertanyaan mengenai arah dukungan dan strategi politik yang akan ditempuh Dedi menjelang Pilpres 2029.
“Ketika seorang kepala daerah memperoleh angka elektabilitas tinggi, tentu muncul peluang untuk membangun kekuatan politik sendiri. Persoalannya, apakah popularitas itu akan digunakan untuk memperkuat Gerindra dan mendukung Prabowo atau justru menjadi kendaraan menuju pencalonan presiden,” katanya.
Muslim juga mengingatkan pentingnya konsistensi dalam berpolitik. Menurutnya, dukungan dan popularitas yang diperoleh melalui sebuah partai semestinya diiringi komitmen terhadap perjuangan politik yang telah disepakati.
“Jangan sampai setelah memperoleh keuntungan politik dan popularitas melalui partai, kemudian ketika merasa memiliki peluang lebih besar, justru meninggalkan partai yang telah membesarkannya. Politik harus dibangun dengan konsistensi dan komitmen,” ujarnya.
Ia turut menyoroti perjalanan politik Dedi yang sebelumnya merupakan politikus Partai Golkar sebelum bergabung dengan Gerindra pada 2023. Berdasarkan pemberitaan ANTARA pada 19 Agustus 2023, Dedi pernah menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat. Setelah bergabung dengan Gerindra, ia dipercaya menjadi Wakil Ketua Dewan Pembina partai tersebut.
Saat bergabung dengan Gerindra, Dedi menyatakan kesediaannya menjalankan tugas untuk memenangkan Prabowo dan Partai Gerindra pada Pemilu 2024.
Bagi Muslim, riwayat perpindahan partai tersebut menjadi salah satu aspek yang patut diperhatikan dalam membaca kemungkinan arah politik Dedi ke depan. Meski demikian, pengalaman berpindah partai pada masa lalu tidak serta-merta membuktikan bahwa Dedi akan meninggalkan Gerindra.
“Dia pernah meninggalkan Golkar dan bergabung dengan Gerindra. Kalau pada 2029 nanti peluang politiknya terbuka untuk maju sebagai calon presiden, kemungkinan meninggalkan Gerindra juga perlu diperhitungkan. Tetapi, itu masih dugaan politik, bukan sesuatu yang sudah diputuskan KDM,” kata Muslim.
Ia menambahkan, dinamika menuju Pilpres 2029 akan dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari hasil survei dan dukungan partai politik hingga hubungan antarelite. Elektabilitas yang tinggi juga tidak otomatis menjamin seseorang dapat maju sebagai calon presiden karena dukungan partai dan pemenuhan ketentuan pencalonan tetap menjadi faktor penting.
Sementara itu, Dedi Mulyadi telah memberikan penjelasan mengenai ketidakhadirannya dalam Rakornas TPAKD pada Kamis (22/10/2026). Kepada wartawan pada pada Jumat (23/10/2026), Dedi menyatakan sedang memimpin penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.
Dedi menyebut penanganan kebakaran tersebut menjadi prioritas berdasarkan arahan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Ia juga mengatakan telah melaporkan situasi tersebut kepada Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Dalam acara tersebut, Prabowo sempat menanyakan keberadaan Dedi ketika menyapa para kepala daerah yang hadir.
“Ke mana KDM? Yang paling dekat enggak hadir malah. Pasti sibuk,” ujar Prabowo.
Dedi kemudian menjelaskan bahwa dirinya berfokus pada penanganan kebakaran. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga berkoordinasi dengan sejumlah unsur pemerintah pusat dan aparat terkait untuk mempercepat pemadaman.
Penjelasan tersebut menjadi konteks penting dalam menilai ketidakhadiran Dedi. Dengan adanya alasan kedinasan yang disampaikan secara terbuka, absennya sang gubernur tidak dapat serta-merta disimpulkan sebagai bentuk perlawanan politik terhadap Prabowo.
Meski demikian, Muslim menilai hubungan Dedi dengan Gerindra dan Prabowo tetap menarik untuk diamati seiring menguatnya pembicaraan mengenai Pilpres 2029. Menurutnya, arah politik Dedi akan lebih jelas terlihat dari konsistensi sikap dan langkah politiknya dalam beberapa tahun mendatang.
“Yang perlu dilihat bukan hanya satu kali ketidakhadiran, tetapi bagaimana konsistensi sikap politiknya ke depan. Apakah tetap berada dalam barisan Gerindra dan mendukung Prabowo, atau memilih jalan politik sendiri ketika peluang menuju Pilpres 2029 terbuka,” pungkas Muslim.(dil)
