INDOPOSCO.ID – Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Ernadhi Sudarmanto menyebut Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Manajemen Risiko, dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) berperan krusial dalam upaya meningkatkan tata kelola organisasi. Sebab, sebagai bagian dari pemerintahan, yang memiliki tugas tidak hanya sebatas mencapai tujuan, tetapi juga melibatkan proses yang etis, efektif, dan efisien.
Dijelaskan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan pondasi yang menopang keberhasilan tata kelola organisasi. Dengan adanya pengendalian intern yang baik, organisasi dapat memastikan setiap langkah yang diambil sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku.
“Ini menciptakan lingkungan yang sehat dan dapat diandalkan bagi setiap organisasi, termasuk Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI),” kata Ernadhi, dalam acara Penyerahan Hasil Evaluasi Maturitas Spip dan Kapabilitas APIP serta Inaugurasi Wisudawan Auditor di Lingkungan Kementerian Pertahanan RI dan Tentara Nasional Indonesia, di Kantor BPKP, Selasa (12/12/2023).
Dia menjelaskan, salah satu unsur penting dalam SPIP adalah Manajemen Risiko yang sangat diperlukan dalam menghadapi dinamika dunia yang selalu berubah. Melalui manajemen risiko yang baik, dapat mengantisipasi tantangan, menjaga ketahanan organisasi, dan mengoptimalkan peluang yang muncul. Apalagi di pertengahan tahun ini telah terbit Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN).
“Sejak 16 Juni 2023 dan diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan pencapaian sasaran Pembangunan nasional, meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan negara, dan meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern dan berkembangnya inovasi pelayanan publik,” ungkapnya.
Ernadhi menambahkan, dalam setiap organisasi modern, peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah memberikan jaminan bahwa segala aktivitas di dalam organisasi berjalan sesuai dengan standar etika dan integritas. Dengan fungsi pengawasan yang efektif, dapat mencegah dan mendeteksi potensi pelanggaran, memastikan akuntabilitas, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“BPKP siap menjadi mitra yang kuat bagi Kementerian Pertahanan dan TNI dalam mengimplementasikan SPIP dan Manajemen Risiko,” terangnya.
Sementara itu, Inspektur Jenderal TNI Marinir Suhartono mengatakan, APIP berperan penting dalam mengawal dan meningkatkan kinerja organisasi. Apalagi, lanjutnya, TNI akan fokus kepada pengelolaan sumber daya manusia, praktek profesional, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya hubungan organisasi, struktur dan tata Kelola serta aktifitas pengendalian dan kualitas pengawasan.
“APIP memiliki peran strategis dalam menunjang dan memperkuat efektivitas sistem pengendalian intern guna mewujudkan pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel,” ucapnya. (rmn)
