INDOPOSCO.ID – Koordinator TPDI dan Advokat Perekat Nusantara Petrus Selestinus mengatakan, putusan Majelis Kehormatan MK (MKMK) No.2/MKMK/L/ARLTP/10/ 2023, tgl.7/11/2023 serta merta mendelegitimasi Putusan MK No.90/PUU-XXI/ 2023.
Dan sejak 16 Oktober 2023 lalu Anwar Usman (ipar Presiden Jokowi) resmi diberhentikan dari jabatan Ketua MK. Karena terbukti melakukan pelanggaran berat Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.
“Dalam menetapkan Paslon (pasangan calon), KPU dituntut menempatkan Putusan MKMK (majelis kehormatan mahkamah konstitusi), sebagai landasan Hukum dan Etik,” kata Petrus Selestinus dalam keterangan, Senin (13/11/2023).
Apalagi, menurut dia, MKMK berhasil membongkar konspirasi politik di supra struktur politik (Istana) melalui jejaring Nepotisme di MK. Menjadikan MK sebagai instrumen politik.
“KPU tidak boleh membiarkan dirinya hanya berfungsi sebagai eksekutor pihak Istana, mengeksekusi Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023, tgl.16/10/ 2023 dan mengabaikan Putusan MKMK yang secara Moral dan Etik mengembalikan wibawa dan marwah Mahkamah Konstitusi,” jelasnya.
Menurut dia, KPU harus memahami bahwa putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 dimaksud adalah produk konspirasi supra struktur politik Istana. Dengan memperalat MK melalui Anwar Usman, ipar Presiden Jokowi, demi meloloskan Gibran Rakabuming Raka (GRR) mendampingi Bacapres Prabowo Subianto, sebagaimana secara eksplisit dan implisit diungkap dalam Putusan MKMK.
Oleh karena, dikatakan dia, suka tidak suka Putusan MKMK itu berimplikasi menimbulkan cacat hukum pada pencawapresan GRR, sehingga KPU tidak punya pilihan lain selain harus menyatakan batal pencawapresan GRR.
“Putusan MK dan MKMK merupakan alat bukti “sempurna”, bahwa Etika kehidupan berbangsa dan bernegara di era Jokowi berada di titik nadir,” tegasnya.
“Ini tentu mengancam integrasi nasional menuju krisis multi dimensi dan lahirnya krisis kepercayaan publik yang meluas kepada Pemerintah,” imbuhnya. (nas)
