INDOPOSCO.ID – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terlibat ketegangan dengan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. PKB bahkan akan mendisiplinkan Menag yang juga kader partai.
Semua berawal ketika Menag Yaqut Cholil menyampaikan sambutan di acara doa bersama Wahana Nagara Rahaja di Hotel Alila, Solo, pada Jumat (29/9/2023) lalu yang diikuti oleh umat Buddha.
Yaqut mulanya mengingatkan memilih pemimpin negara tidak boleh asal-asalan. Dia mengajak masyarakat memilih pemimpin yang tidak hanya pandai dalam berbicara dan bermulut manis.
Bahkan, Yaqut mengingatkan agar tidak memilih pemimpin yang menggunakan agama sebagai kepentingan politik, sepertihalnya yang terjadi saat pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 serta Pemilu 2014 dan Menyikapi hal ini, pengamat politik Sholeh Basyuri meyakini Yaqut Cholil akan dipecat dari PKB.
“Ini bukan kali pertama Menag Yaqut mengeluarkan candaannya yang menyingging PKB, setelah sebelumnya pilih Amin adalah bid’ah, maka untuk menghentikan itu semua agar tidak merugikan strategi elektoral pasangan Amin sekaligus sebagai bukti komitmen PKB kepada Anies Baswedan sebagai capres dan sebagai pribadi, PKB segera mem-budiman-kan Yaqut,” kata Sholeh kepada indopos.co.id, Senin (2/10/2023).
Menurutnya, sikap keras PKB dan keisengan Yaqut Cholil sejatinya ekspresi dari dua kutub ekstrem politik NU kontemporer. Dua hal ini besar kemungkinan akan hadir hilir mudik di ruang publik dan bahkan semakin mengeras.
Dia pun menyatakan ada sejumlah fakta atau faktor kenapa relasi PKB-Menag ke depan makin mengeras?
“Pertama, Gus Yaqut adalah “kepanjangan lidah” PBNU. Titah politik PBNU, seakan menjadi lintah penyedot darah PKB jika disuarakan melalui lidah menteri agama itu,” ucap Sholeh.
Faktor kedua, Yaqut Cholil dinilai secara sengaja mengganggu relasi harmonis PKB-PKS,-Nasdem dan utamanya capres Anies Baswedan.
“Secara tidak langsung pernyataan Gus Yaqut adalah second opinion, ” laporan pembanding” ke Anies bahwa PKB rapuh, pencawapresan Cak Imin hanya sekadar mencantumkan nama Muhaimin pada kertas suara pilpres, sekaligus demi menghindari Muktamar Luar Biasa (MLB),” ujarnya.
Faktor ketiga, ujar Sholeh, rapuhnya dukungan dari PKB ke pasangan AMIN, terlacak dari senyapnya sambutan massa pada serangkaian road show Amin di Jatim, kecuali di Madura.
Faktor keempat, kata Sholeh, pernyataan-pernyataan Yaqut Cholil hakikatnya adalah delegitimasi dukungan massa NU atas pasangan Amin. “Jika delegitimasi ini terus terjadi, PKB terindikasi tidak komit, tidak solid dan hanya komat-kamit mendukung Anies,” ucapnya.
“Atas sejumlah faktor itu, maka tentunya PKB akan mem-budiman-kan Gus Yaqut.
Atau bisa jadi PKB juga bisa mempertimbangkan ulang tawaran untuk gabung dengan koalisi pimpinan PDIP, daripada dipandang publik gagal mengkonsolidasi kekuatannya,” beber Sholeh.
Sebelumnya, Waketum PKB Jazilul Fawaid menegaskan telah menyiapkan langkah-langkah untuk mendisiplinkan kadernya, Menag Yaqut Cholil Qoumas.
“Hati-hati menjaga mulutnya. Karena apa, karena ini pejabat publik, dia digaji oleh pajak negara untuk membuat suasana harmoni, bukan untuk mengeluarkan statement-statement yang nggak perlu. Rakyat itu lebih paham,” kata Jazilul kepada wartawan, Minggu (1/10/2023).
Jazilul mengatakan PKB telah menyiapkan langkah-langkah mendisiplinkan Yaqut. Dia menilai seharusnya Yaqut tidak mengeluarkan pernyataan yang memunculkan spekulasi publik.
“Kalau posisinya sebagai menteri ya presiden lah yang mengevaluasi. Kalau sebagai kader PKB, kami tentu sudah menyiapkan langkah-langkah pendisplinan. Jadi dan publik tentu akan memberikan penilaian juga, menurut saya itu yang lebih penting. Jangan membuat publik ini berspekulasi dan bingung dan menggiring opini yang nggak perlu. Saya pikir itu,” kata Jazilul.
Wakil Ketua MPR ini lalu menyinggung posisi Yaqut sebagai pembantu presiden yang dianggapnya telah mengumbar hoaks. Menurut dia, Yaqut seharusnya bertanggung jawab menjaga kerukunan beragama.
“Apalagi menjadi pembantu presiden. Presiden sudah bolak balik bilang kita jaga persatuan, jangan ada politik pecah belah, jangan bikin hoaks. Ini hoaks kok dari negara, ini hoaks kok mulai dari Menteri Agama yang sesungguhnya bertanggung jawab terhadap kerukunan umat beragama. Saya pikir itu tidak pantas. Biarlah publik yang mengevaluasi, kalau tidak presiden yang mengevaluasi,” tandas Jazilul. (dil)
