INDOPOSCO.ID – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatur perkantoran sektor non-esensial di Jakarta pada pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 2, pegawai yang dapat bekerja dari kantor atau WFO ditingkatkan dari 25 persen menjadi 50 persen
Pengaturan pelonggaran kegiatan masyarakat pada PPKM level 2 tersebut, dituangkan dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1245 Tahun 2021 tentang PPPKM Level 2 Covid-19 yang ditandatangani Anies Baswedan di Jakarta, 18 Oktober 2021 dan berlaku mulai 19 Oktober 2021.
Keputusan Gubernur DKI Jakarta itu mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2021 tentang PPKM Level 3, Level 2 dan Level 1 Covid-19 di Jawa dan Bali.
Dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta tersebut, mengatur antara lain, pada perkantoran sektor non- esensial kapasitas pegawai WFO ditingkatkan menjadi 50 persen, dengan syarat sudah divaksin dan harus memindai sertifikat vaksinasi pada aplikasi PeduliLindungi saat masuk dan keluar tempat kerja.
Untuk perkantoran sektor esensial kapasitas pegawai WFO ditingkatkan dari 50 persen menjadi 75 persen, dengan persyaratan seperti pegawai sektor non-esensial saat masuk dan keluar kantor.
Untuk sektor esensial bidang perhotelan non- penanganan karantina, kapasitas pengunjungnya maksimal 50 persen dan hanya mengunjung jenis hijau dan kuning dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk.
Pada sektor esensial bidang industri arah ekspor dan penunjangnya yang penuhi persyaratan, boleh bekerja dengan pengaturan shift dan kapasitas maksimal 75 persen staf hanya di fasilitas produksi/pabrik, sebaliknya ada pelayanan administrasi perkantoran hanya bisa bekerja 50 persen.
Untuk sektor esensial pada sektor pemerintahan menjajaki ketentuan teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI.
Sebaliknya bagi sektor kritikal bidang kesehatan serta keamanan dan kedisiplinan dapat bekerja 100 persen staf tanpa ada dispensasi.
Untuk sektor kritikal bidang penanganan bencana energi logistik, pos, transportasi, dan penyaluran, dan serupanya dapat bekerja 100 persen, sebaliknya pelayanan administrasi perkantoran dapat bekerja 50 persen.
Bidang- bidang tersebut juga, diharuskan untuk memakai aplikasi Peduli Lindungi sejak tanggal 7 September 2021 guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung yang masuk kepada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan dan wilayah administrasi perkantoran.
Sementara untuk perusahaan yang termasuk dalam jenis penanganan bencana, harus mendapatkan rekomendasi dari Kementerian teknis pengajar sektornya sebelum dapat mendapatkan akses untuk memakai aplikasi PeduliLindungi. (mg4)
