INDOPOSCO.ID – Indonesia akan mengangkat isu ketimpangan vaksinasi Covid-19 secara global dalam Sidang ke-76 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (SMU PBB) pada 21-27 September 2021.
“Dengan adanya fakta ketimpangan vaksinasi di berbagai negara, saya rasa ini menjadi isu yang perlu diangkat di sidang majelis umum,” ujar Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Febrian A. Ruddyard seperti dikutip Antara, Rabu (15/9/2021).
Pada forum internasional tersebut, Indonesia hendak mendorong upaya global untuk menanggulangi isu ketimpangan vaksin dengan menekankan bahwa tidak ada negara yang dapat mengakhiri pandemi tanpa bekerja sama dengan negara lain.
“Intinya tidak ada negara yang bisa jadi pemenang sendirian, (pandemi harus diselesaikan) bersama-sama,” tutur Febrian.
Selain isu vaksinasi Covid-19, Indonesia akan menyoroti beberapa isu lain seperti upaya menjaga ketertiban bumi; mendorong terciptanya perdamaian lewat perbincangan dan solusi politik guna mempercepat penanganan darurat seperti di Palestina, Afghanistan, dan Myanmar; serta penguatan mekanisme PBB dan multilateralisme.
Indonesia juga akan menjelaskan peran dan kapasitasnya sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022, anggota Dewan ECOSOC periode 2021-2023, dan sebagai presiden G20 untuk tahun 2022.
Seluruh isu tersebut akan diinformasikan dalam pernyataan nasional (national statement) oleh Presiden Joko Widodo, yang akan hadir secara virtual pada sesi debat umum (general debate) SMU PBB pada 22 September 2021 waktu New York, Amerika Serikat.
Tadinya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengutip data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bahwa sebanyak 5,5 miliar dosis vaksin Covid-19 sudah disuntikkan di seluruh dunia, 80 persen di antara lain di negara berpenghasilan tinggi dan berpenghasilan menengah ke atas.
Sebanyak 90 persen negara berpenghasilan tinggi sudah mencapai sasaran vaksinasi WHO untuk 10 persen populasinya sampai akhir bulan ini, dan lebih dari 70 persen kelompok negara tersebut sudah mencapai sasaran 40 persen dari populasinya.
Sementara itu, sampai saat ini belum ada satu pun negara berpenghasilan rendah mencapai sasaran vaksinasi 10 persen dari populasi. Untuk itu, Indonesia mendorong penguatan kerja sama berbagi dosis(dose-sharing) untuk menanggulangi ketimpangan vaksinasi Covid-19, lewat redistribusi surplus vaksin dari negara maju ke negara berpenghasilan kecil dan menengah. (mg4/wib)
