INDOPOSCO.ID – Partai Demokrat membantah tudingan Arteria Dahlan dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyebutkan Demokrat menyetujui Undang-Undang (UU) Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan sejak dalam pembahasan dan menolak saat ada peliputan media massa.
“Sidang UU Ciptaker di MK, Demokrat disebut ‘walk out saat diliput, bohong besar. Dari awal di semua tingkatan pembahasan, Demokrat menolak RUU Ciptaker Klaster Ketenagakerjaan. Jika MK mau cari kebenaran, saya siap hadir sebagai saksi di sidang MK,” ujar Benny K Harman, Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat seperti dikutip Antara, Sabtu (19/6/2021).
Benny menjelaskan sejak awal Partai Demokrat sangat konsisten menolak RUU Ciptaker Klaster Ketenagakerjaan. Ia berharap dalam sidang uji formil UU Ciptaker, hakim bisa menjadi pengawal konstitusi dengan berani membatalkan UU Ciptaker yang cacat dalam pembuatannya.
“Terkait uji konstitusionalitas UU Ciptaker di MK saat ini, kami berharap hakim MK benar-benar menjadi pengawal konstitusi. Jangan takut kedudukan hilang untuk membatalkan UU yang jelas-jelas cacat prosedur-konstitusi. Demi keadilan, saya pun siap bersaksi di persidangan MK,” kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat itu.
Benny menjelaskan, dalam budaya negara demokrasi, Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai perkakas rakyat untuk membentengi diri dari kesewenang-wenangan rezim diktator dan kaum oligarki politik. “Di negara otoriter, MK menjadi senjata penguasa untuk meredam suara kritis rakyat yang menuntut hak-hak konstitusionalnya. #RakyatMonitor,” ujarnya.
Secara terpisah, Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra)/Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menegaskan, penolakan Partai Demokrat terhadap RUU Cipta Kerja yang terjadi sejak awal prosesnya, merupakan fakta sejarah.
“Janganlah mesin kekuasaan yang diwakili oleh agen-agennya di parlemen maupun di tempat lain, kemudian mencoba mengkooptasi apalagi memanipulasi sejarah ini,” ujarnya.
Herzaky yakin masyarakat Indonesia mengetahui Partai Demokrat memperjuangkan harapan dan aspirasi rakyat terkait RUU Cipta Kerja. Kenyataan itu tidak bisa ditangkal. “Setiap saksi di Mahkamah Konstitusi terikat dengan sumpah, untuk mengatakan kebenaran. Jika ada yang mengatakan sebaliknya, kami berharap Mahkamah Konstitusi yang terhormat bisa memprosesnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Herzaky. (wib)
