INDOPOSCO.ID – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) secara masif melakukan penanganan kasus mafia tanah di Indonesia. Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Tanah, Kementerian ATR/BPN Agus Widjayanto mengatakan, ada tiga prioritas penanganan sengketa tanah.
Sengketa tanah tersebut, menurutnya, yang bersifat perdata dan tata usaha negara, sengketa tanah konflik pertanahan (orang perorang dan badan hukum). Lokasinya perkebunan dan nonhutan.
“Konfliknya masyarakat dengan masyarakat atau masyarakat dengan badan hukum,” kata Agus Widjayanto, Kamis (3/6/2021).
Sengketa lainnya, masih ujar Agus, sengketa tanah karena kasus keterlibatan mafia tanah. Ia menyebut, pihaknya telah melakukan penanganan sejak 2018 lalu.
“Kami melakukan memorandum of understanding (MoU) dengan Kepolisian,” katanya.
Ia menjelaskan, upaya pencegahan kasus mafia tanah bertujuan memberikan efek jera kapada para pihak yang hendak melawan secara hukum, untuk kepentingan menguasai tanah. “Target tahun ini kami tangani 60 kasus,” bebernya.
Data dari Kementerian ATR sejak 2018 lalu sudah ada 242 kasus di wilayah provinsi. Sejauh ini, menurutnya, penanganan kasus tersebut cukup efektif.
“Di luar kasus target, kami tangani dengan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum,” ucapnya. (nas)
