INDOPOSCO.ID – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasioan (ATR/BPN) Sofyan A. Djalil menegaskan, akan memberlakukan sertifikat elektronik pada lahan-lahan yang bersengketa. Tentu, sertifikat dilakukan setelah penanganan kasus selesai.
“Kita tidak akan tarik (dokumen lama), tapi kami ganti menjadi sertifikat elektronik. Jadi yang lama kita akan stempel, bahwa sertifikat telah diubah sertifikat elektronik,” ujar Sofyan A. Djalil, Kamis (3/6/2021).
Rencana perubahan tersebut, dikatakan Sofyan akan dicoba di beberapa provinsi, salah satunya Provinsi DKI Jakarta. Dan lahan yang diprioritaskan lahan bersengketa milik pemerintah hingga swasta.
“Bulan depan rencananya sudah kami lakukan,” ucapnya.
Ia menjelaskan, sertifikat elektronik bertujuan untuk meyakinkan masyarakat bahwa langkah tersebut paling mudah, simpel dan aman. Untuk memutus antrean di BPN, menurutnya, Kementerian ATR telah memberlakukan layanan eletronik.
“Untuk pelayanan kami sudah lakukan secara elektronik. Dari pengecekan tanah, nilai tanah, hingga hak tanggungan elektronik,” katanya. (nas)
