INDOPOSCO.ID – Akademisi Universitas Sultan Ageng Trirtayasa (Untirta) Banten, Ikhsan Ahmad meminta Gubernur Banten Wahidin Halim jangan lepas tangan terkait kasus dugaan korupsi (mark up) pengadaan masker oleh Dinas Kesehatan Provinsi Banten.
Pernyataan Iksan diungkapkan setelah Gubernur Wahidin mengeluarkan pernyataan bahwa kasus dugaan korupsi pengadaan masker di Dinas Kesehatan Provinsi Banten yang dikomandoi oleh dr Ati Pramudji Hastuti adalah tenggung jawab pihak ketiga.
“Dalam frame berpikir utama, pandemi Covid 19 adalah bencana nasional.Oleh karena itu, pencegahan, penanganan, dan pemulihannya utuh dan harus menjadi tanggung jawab pemerintah. Pihak ketiga adalah instrumen supporting yang juga harus ikut sebagai bagian dari warga negara,” terang Ikhsan kepada INDOPOSCO, Rabu (26/5/2021).
Menurut Ikhsan, dalam frame berpikir bagaimana korupsi itu terjadi, apa lagi pada pengadaan yang berkaitan dengan pihak ketiga, nyaris dari hampir seluruh kasus korupsi yang selalu terjadi, pihak ketiga adalah salah satu mata rantai yang tidak bisa dipisahkan dari mata rantai pelaku korupsi lainnya, terutama di tingkat pemilik kewenangan dan pengguna anggaran.
“Kasus dugaan korupsi pada kegiatan pengadaan barang dan jasa umumnya tidak sendirian. Sebab, setiap pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang kemudian dilaksanakan oleh pihak ketiga tersebut diawali dari mulai proses perencanaan, dan penganggaran yang dilakukan oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah).
”Kan tidak menutup kemungkinan, pada proses itu ada upaya penggelembungan harga atau berharap cashback,” cetusnya.
Kemudian kata Ikhsan, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dijadikan dasar acuan juga merupakan kewenangan dinas atau OPD. Ketika pengusaha melaksanakan pekerjaan juga ada proses pemeriksaan hasil pekerjaan dari pihak dinas untuk kemudian dijadikan dasar pembayaran.
“Jadi bukan kali ini saja, Gubernur Banten seolah-olah lepas tangan dan tidak terkait dengan seluruh proses berjalannya pemerintahan yang terjebak atau berada dalam suatu masalah,” ujar Ikhsan.
“Awal-awal penyelidikan kasus dugaan korupsi dana hibah Ponpes, Gubernur mengatakan pelakunya tidak ada yang dari ASN.Tetapi faktanya, dua mantan kepala biro menjadi tersangka,” sambungnya.
Ikhsan mengatakan, sebagai pemimpin seharusnya gubernur berdiri paling depan jika ada kesalahan pada lingkungan dan bawahannya yang dipimpin, untuk ikut bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Tidak hanya berdiri paling depan jika ada penghargaan dan pujian, tetapi lepas tangan saat terjadi masalah,” tukas Ikhsan.
Sebelumnya Gubernur Banten mengeluarkan pernyataan bahwa dugaan korupsi proyek pengadaan masker medis sudah menjadi tanggung jawab pihak ketiga atau swasta. (yas)
