INDOPOSCO.ID – Penyelenggaraan sistem transportasi umum modern di tingkat daerah masih menghadapi tantangan besar. Saat ini, baru 16 dari 416 kabupaten di Indonesia atau sekitar 3,84 persen yang mampu mengeksekusinya secara konsisten. Di tengah keterbatasan tersebut, Kabupaten Banyumas hadir menjadi pionir utama lewat kehadiran Trans Banyumas berkonsep Buy the Service (BTS).
Resmi beroperasi sejak 5 Desember 2021 melalui subsidi Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub, layanan ini melayani lima koridor utama yang menghubungkan kawasan pemukiman, pusat pendidikan, hingga destinasi wisata Baturraden. Kehadiran 52 unit armada bus sedang ini sukses menjadi motor transformasi budaya mobilitas warga Purwokerto dan sekitarnya.
Hasil survei terbaru Laboratorium Transportasi Unika Soegijapranata pada Agustus 2026 mengungkap kebaharuan menarik: sebanyak 58 persen pengguna Trans Banyumas sebenarnya merupakan pemilik sepeda motor. Angka ini membuktikan bahwa layanan BTS di tingkat daerah berhasil memicu peralihan moda (shifting) dari kendaraan pribadi ke transportasi publik.
Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno menyoroti keberhasilan Trans Banyumas dalam mengikis ketergantungan warga pada kendaraan pribadi. Sebelum bus ini mengaspal, penggunaan sepeda motor mendominasi perjalanan harian warga hingga mencapai 55 persen.
“Trans Banyumas bukan sekadar sarana moda transportasi harian, melainkan rekam jejak transformasi mobilitas publik yang terbukti mampu mengubah budaya bertransportasi warga di daerah,” ujar Djoko Setijowarno dalam keterangannya, Rabu (23/9/2026).
Dari sisi pelayanan, fasilitas modern seperti armada ber-AC, kamera CCTV, pemantauan GPS, pembayaran nontunai (QRIS), serta tarif subsidi bagi pelajar dan lansia membuat masyarakat kian nyaman. Kebaharuan ini sekaligus membiasakan masyarakat daerah bertransaksi secara digital dan tertib lalulintas.
Namun, keberlanjutan layanan ini kini memasuki fase krusial seiring berakhirnya skema subsidi penuh Kemenhub per 30 Agustus 2026 dan dimulainya pembagian beban fiskal dengan Pemkab Banyumas. Akademisi Unika Soegijapranata tersebut mengingatkan bahwa keterbatasan APBD rawan mengancam pemeliharaan standar pelayanan minimal jika tak diantisipasi sejak dini.
Selain persoalan anggaran, tantangan operasional seperti belum optimalnya armada pengumpan (feeder) dari kawasan sub-urban, ketiadaan jalur khusus bus, hingga penurunan tingkat keterisian penumpang (load factor) di luar jam sibuk masih menjadi pekerjaan rumah.
Meski demikian, model integrasi yang diterapkan di Banyumas diharapkan menjadi cetak biru (blueprint) bagi ratusan kabupaten lain di Indonesia. Penataan angkutan konvensional ke dalam ekosistem modern menjadi kunci penting dalam menciptakan tata kota yang berkelanjutan.
Djoko menegaskan bahwa keberlanjutan inovasi ini sangat bergantung pada komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan. Penguatan ketahanan anggaran daerah serta pembenahan infrastruktur peneduh halte menjadi kunci agar manfaat sosial dan ekonomi Trans Banyumas terus berdampak panjang. (ney)
