INDOPOSCO.ID – Tokoh masyarakat Banten yang juga Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Banten, Mulyadi Jayabaya meminta kepada Gubernur Banten Wahidin Halim menyelidiki dan menertibkan oknum ‘orang dekat Gubernur’ yang datang ke Organiasi Perangkat Daerah (OPD) untuk meminta dan memonopli sejumlah mega proyek di lingkungan pemprov Banten.
“Jika Gubernur diam saja dan tidak segera mengklarifikasi siapa oknum berinisial ES itu, berarti Gubernur menyetujui tindakan oknum tersebut,” ujar Mulyadi Jayabaya yang akrab disapa JB tersebut kepada wartawan, Senin (15/3/2021).
Menurut JB, apa yang dilakukan oleh ES sebagaimana yang ditudingkan oleh Uday Suhada, direktur eksekutif ALLIP itu sangat mencoreng nama baik gubernur. Untuk itu, tidak saja kepada ES, namun juga kepada Kepala OPD yang diduga ikut kongkalingkong dengan ES itu juga harus dievaluasi.
”Harus dilakukan evaluasi menyeluruh kepada Kepala OPD yang ikut kongkaingkomng dengan ES,” cetusnya.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP) Uday Suhada mengatakan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2021 Provinsi Banten mencapai Rp 16,15 triliun berpotensi disalahgunakan. Terutama mega proyek di Pemprov Banten.
Uday menyatakan sudah berhembus kabar soal adanya oknum berinisial ES, yang berkeliaran di sejumlah OPD di Pemprov Banten dan kerap menjual nama Gubernur Banten Wahidin Halim, untuk mendapatkan proyek pekerjaan di lingkungan Pemprov Banten.
Selain itu, ES diduga bisa menggunakan oknum aparat penegak hukum untuk mengintervensi Kelompok kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Banten.
“Pekan lalu, ada komponen masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa di Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten). Mereka mencium aroma persekongkolan dalam pengkondisian pemenang tender proyek-proyek yang ada di dinas tersebut,” kata Uday kepada wartawan, Senin (15/3/2021).
Menurut Uday, berhembusnya pihak-pihak yang mengaku ‘Orang Dekat’ untuk mengkondisikan sejumlah mega proyek di Pemprov Banten perlu disikapi serius oleh Gubernur Banten Wahidin Halim.
Sebab kata Uday, yang dipertaruhkan adalah uang rakyat Banten. Apalagi uang yang dipakai itu sebagian pinjaman dari PT. SMI yang harus ditanggung oleh rakyat Banten hingga tahun 2024. “Sedangkan kepemimpinan Wahidin Halim, Maret 2022 sudah selesai,” jelasnya sambil menyodorkan potensi warisan hutang yang akan ditanggung oleh masyarakat Banten.
Juru bicara Gubernur Banten Ujang Giri membantah hal itu. “Kalo yang ngaku-ngaku banyak. Tapi Pak Gubernur sendiri tidak pernah merekomendasikan siapa pun untuk memenangkan proyek,” ujarnya. (yas)
