• Redaksi
  • Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Wartawan
  • Sertifikat Dewan Pers
indoposco.id
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Daerah
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
    • Piala Dunia 2026
  • Gaya Hidup
  • Disway
  • Koran
  • Indeks
No Result
Lihat Semua
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Daerah
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
    • Piala Dunia 2026
  • Gaya Hidup
  • Disway
  • Koran
  • Indeks
No Result
Lihat Semua
indoposco.id
No Result
Lihat Semua
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Daerah
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
  • Koran
Home Headline

KPU: Revisi UU Pemilu Akan Diperdebatkan Karena Bisa Menguntungkan

Redaksi Editor Redaksi
Senin, 22 Februari 2021 - 09:33
in Headline
Pemilu 2019. Foto: Instagram/@kpu_ri

Pemilu 2019. Foto: Instagram/@kpu_ri

Share on FacebookShare on Twitter

INDOPOSCO.ID – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid mengatakan, pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) harus semakin demokratis, jujur, adil dan berintegritas. Untuk mendapatkan pemilu tersebut, menurutnya, dibutuhkan regulasi.

“Itu (regulasi, red) menjamin pelaksanaan pemilu berjalan jurdil dan demokratis,” ujar Pramono Ubaid dalam acara daring, Minggu (21/2/2021).

BacaJuga:

Film The Longest Wait Pukau Erick Thohir, Ungkap Kesan di Balik Kisah Pengorbanan Skuad Garuda

Bahlil Pastikan Kontrak Ekspor Gas 2026 Aman, Siapkan Pengamanan untuk 2027

Tanda Tangan Massal, Peserta Aksi Desak Pemerintah Tetapkan Karhutla Bencana Nasional

Kerangka hukum pemilu, dikatakan Pramono, sangat menentukan proses dan hasil pemilu. Karena, dari regulasi tersebut ada turunan-turunan yang bisa disusun untuk menguntungkan salah satu pihak saja.

“Aturan pemilu itu sangat krusial. Baik diubah atau tidak kerangka hukum itu akan membawa kerugian atau keuntungan salah satu pihak. Jadi revisi atau tidak itu tidak bisa dilepaskan dari pandangan para pihak,” terangnya.

Karena itu, masih ujar Pramono, hukum pemilu akan menentukan siapa saja yang berhak menjadi peserta pemilu. Seperti persyaratan pendaftaran partai politik (Parpol). Saat ini, 100 persen provinsi, 50 persen kabupaten/kota. “Kalau dinaikkan, maka bisa saja semakin sedikit parpol yang ikut berkontestasi,” katanya.

Perubahan aturan tersebut, menurut Pramono, pun akan berpengaruh pada hasil pemilu. Misalnya, abang batas parlemen sangat mempengaruhi jumlah parpol yang bisa mengantar wakilnya di parlemen.

“Metode pemungutan suara, rekapitulasi suara juga akan mempengaruhi reflikalitas penyelenggaraan pemilu,” ujarnya.

Lebih jauh, Pramono mengungkapkan, kerangka hukum pemilu juga akan mempengaruhi tata cara penyelesaian sengketa pemilu. Dari batas waktunya, siapa yang boleh melapor, bagaimana obyeknya hingga batasan waktunya.

“Jadi kerangka hukum pemilu ini memberikan kepastian hukum tahapan prosedur pelaksanaan pemilu,” ucapnya.

Ia menegaskan, kerangka hukum pemilu harus konsisten dan memiliki keterkaitan dengan peraturan UU lainnya. Seperti definisi pemilih tambahan dan pemilih pindahan, dalam UU pemilu dan UU pilkada berkebalikan.

“Ini lucu sekali. Memang kedua UU ini berbeda, tapi kan masih ada keterkaitan. Jadi kenapa definisi itu berkebalikan,” katanya. (nas)

Tags: kpu ripemiluRevisi UU Pemilu

Berita Terkait.

tohir
Headline

Film The Longest Wait Pukau Erick Thohir, Ungkap Kesan di Balik Kisah Pengorbanan Skuad Garuda

Kamis, 29 Oktober 2026 - 10:43
bahlil
Headline

Bahlil Pastikan Kontrak Ekspor Gas 2026 Aman, Siapkan Pengamanan untuk 2027

Kamis, 29 Oktober 2026 - 07:07
ttd
Headline

Tanda Tangan Massal, Peserta Aksi Desak Pemerintah Tetapkan Karhutla Bencana Nasional

Rabu, 28 Oktober 2026 - 18:18
Jakarta Kucurkan Rp4,67 Miliar Bantuan Tebus Ijazah untuk 2.810 Warga
Headline

Pengamanan Demo Sumpah Pemuda, Kapolri Dorong Penggunaan Body Cam

Rabu, 28 Oktober 2026 - 12:25
BNPB dan Malaysia Kaji Tawaran Bantuan Operasional dan Teknologi Penanganan Karhutla
Headline

BNPB dan Malaysia Kaji Tawaran Bantuan Operasional dan Teknologi Penanganan Karhutla

Rabu, 28 Oktober 2026 - 10:18
Oakwood Premier Cozmo Jakarta Hadirkan Pasar Keliling Signature Bazaar, Angkat Karya Pengrajin Lokal
Headline

Komdigi Akui Takedown Konten Demo Agustus 2026, Serahkan Penjelasan ke Meta

Selasa, 27 Oktober 2026 - 21:40

OLAHRAGA

Wamendagri Tegaskan Kepercayaan Masyarakat Jadi Modal Utama Kepemimpinan Kepala Daerah
Olahraga

Krisis Tata Kelola Futsal, Pemilik Klub Minta PSSI Turun Tangan

Editor Dilianto
Kamis, 29 Oktober 2026 - 20:57

INDOPOSCO.ID - Persoalan tata kelola kembali membayangi kompetisi futsal profesional Indonesia. Pergantian struktur organisasi hingga perubahan nama menjadi Asosiasi Futsal...

SelengkapnyaDetails
catur

Borong 17 Medali, Percasi DKI Jakarta Kembali Rajai Kejurnas Catur 2026

Kamis, 29 Oktober 2026 - 13:43
timnas

Laga Indonesia Vs Yordania Terancam Batal, Erick Thohir Beber Kekhawatiran PSSI

Kamis, 29 Oktober 2026 - 11:22
liverpool

Liverpool vs Chelsea: Iraola Isyaratkan Rotasi, The Reds Siap Tempur

Rabu, 28 Oktober 2026 - 17:27
ACL Two 2026: Pimpin Klasemen, Pelatih Persib Sebut Timnya Bukan Favorit Lawan Melbourne Victory

ACL Two 2026: Pimpin Klasemen, Pelatih Persib Sebut Timnya Bukan Favorit Lawan Melbourne Victory

Rabu, 28 Oktober 2026 - 09:58

BERITA POPULER

  • Karhutla Masih Marak, BNPB Ingatkan Pelaku Usaha Tak Bakar Lahan

    Kurangi Beban Dosen, Mendiktisaintek Bakal Tata Kembali Prodi untuk Efisiensi Kampus

    5147 shares
    Share 2059 Tweet 1287
  • Kementerian PKP Bedah Rumah Warga Tak Mampu di Kampung Ambon

    1262 shares
    Share 505 Tweet 316
  • Lahan Perhutanan Sosial Seluas 638 Hektar di Humbang Hasundutan Resmi Dikelola Kelompok Tani

    986 shares
    Share 394 Tweet 247
  • Gempa Bumi Dangkal Getarkan Aceh Tenggara, BMKG: Kedalaman Hiposenter 3 Km

    942 shares
    Share 377 Tweet 236
  • Atasi Suhu Panas, Pemprov Jakarta Gelar Operasi Modifikasi Cuaca

    969 shares
    Share 388 Tweet 242
    Go to the Customizer > JNews : Social, Like & View > Instagram Feed Setting, to connect your Instagram account.

Verifikasi Dewan Pers

Status Verifikasi Dewan Pers : Administratif dan faktual dengan nomor sertifikat 1132/DP-Verifikasi/K/X/2023
  • Redaksi
  • Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Wartawan
  • Sertifikat Dewan Pers

© - & DESIGN BY INDOPOSCO.ID.

No Result
Lihat Semua
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Daerah
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
    • Piala Dunia 2026
  • Gaya Hidup
  • Disway
  • Koran
  • Indeks

© - & DESIGN BY INDOPOSCO.ID.