Nusantara

Aktivis 98 Nilai Kejaksaan Lebak Mandul dalam Penanganan Korupsi

INDOPOSCO.ID – Aktivis 98 Yusuf Reza Soleman menyoroti kinerja Kejaksaan Lebak yang dinilai lamban tangani kasus perkara korupsi. Salah satu kasus yang ditangani Kejaksaan Lebak sempat mencuat ke publik, tapi persoalan tersebut tak selesai. Kasus tersebut antara lain, seperti pengadaan fingerfrint dan pemanggilan beberapa oknum kepala desa yang ada di Lebak.

Reza berharap, dengan adanya penandatanganan fakta integritas pada Senin (25/1) kemarin. Kejaksaan Lebak bisa menuju ke wilayah bebas korupsi (WBK) dan bisa lebih berinovasi dalam memberikan pelayanan publik ke masyarakat.

“Terlalu lamban dalam penanganan kasus perkara, jaksa di lebak harus gesit, sehingga kerugian uang negara bisa dikembalikan. Tapi, semoga dengan adanya penandatangan integritas, Kejaksaan Lebak bisa profesional.”terang Reza.

Selanjutnya, Reza berpesan agar Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) agar bisa memproses Jaksa di Lebak yang kinerjanya tak propesional karena menutup informasi ke publik. Bahkan, mereka kabarnya telah dilaporkan ke Komisi Kejaksaan (Komjak) Agung RI.

“Kabarnya ada oknum jaksa di Lebak yang akan disidangkan, bahkan saat ini, internal Kejaksaan di Lebak menjadi sorotan oleh Komisi Kejaksaan Agung dan relawan Jokowi.”tutur Reza.

Untuk diketahui, Komisi Kejaksaan Agung (Komjak) Republik Indonesia (RI) juga telah menerima laporan dan masukan dari Relawan Komite Penggerak Nawacita (KPN) mengenai pelayanan publik terkait sulitnya mengakses informasi tentang penanganan kasus korupsi di Kejaksaan Negeri (Kejari) Lebak.

Hal itu, dikatakan Ketua Komjak RI, Dr Barita Simanjuntak kepada INDOPOSCO.ID lewat pesan WhatsaApnya, Minggu (25/1)

“Baik, terimakasih, berdasarkan aduan dan informasi dari KPN (Komite Penggerak Nawacita-red), kami dari Komjak (Komisi Kejaksaan Agung-red) akan memproses laporan pengaduan tak transparannya pelayanan publik Kejaksaan Negeri di Lebak.”ucap Ketua Komisi Kejaksaan Agung (Komjak) Republik Indonesia (RI), Dr Barita Simanjuntak.

Sementara itu, Relawan dari Komite Penggerak Nawacita (KPN) Akrom Saleh Akib juga mendorong Kejaksaan Negeri (Kejari) Lebak agar transparan dalam penanganan kasus korupsi. KPN meminta Kejaksaan Lebak terbuka kepada publik terkait kasus korupsi yang ditangani dan bagaimana hasilnya.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button