41 Ribu PMI Jabar Merantau, Mukhtarudin Tekankan Vokasi dan Bahasa Asing Jadi Kunci Sukses di Luar Negeri
INDOPOSCO.ID – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) mengemukakan, sebanyak 41.165 pekerja migran Indonesia (PMI) asal Jawa Barat pada tahun 2025 yang telah pergi menuju ke negara penempatan didominasi masih berada di sektor domestik, seperti pekerja rumah tangga.
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin mengatakan, negara tujuan yang paling diminati pekerja migran asal Jawa Barat adalah Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Singapura, dan Jepang. Pemerintah berjanji akan menguatkan program vokasi.
Apalagi Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya penempatan berkualitas, dari rekrutmen awal, saat bekerja, hingga perlindungan dan pemberdayaan setelah kembali.
“Untuk mendukung hal ini, program vokasi harus diperkuat lintas kementerian dan pemerintah daerah,” kata Muktarudin di Jakarta, Jumat (3/10/2025).
Ia menegaskan, bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan dua tugas utama kepada KemenP2MI, yaitu melindungi pekerja migran Indonesia dan meningkatkan keterampilannya. Karena itu, peningkatan pendidikan vokasi dan pelatihan bahasa asing menjadi prioritas.
“Prioritas pertama adalah peningkatan vokasi, baik bahasa maupun keterampilan. Presiden menekankan lima bahasa penting, yakni Inggris, Mandarin, Jepang, Korea, dan Arab,” ucap Muktarudin.
Pemprov Jawa Barat diminta memanfaatkan fasilitas Migrant Center di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, sebagai pusat pelatihan bahasa dan keterampilan bagi calon pekerja migran.
“Kita sudah memiliki Migrant Center di UPI Bandung, yang bisa menjadi contoh praktik baik. Ke depan, universitas lain di Jawa Barat diharapkan juga dapat mengembangkan hal serupa,” tutur Muktarudin.
Melalui langkah itu diharapkan membantu mengurangi pengangguran, khususnya dari lulusan SMA dan SMK, sekaligus membuka jalan agar masyarakat bisa bekerja di luar negeri secara terampil dan bermartabat.
“Pengangguran terbuka paling banyak berasal dari lulusan SMA dan SMK. Untuk mencegah hal ini, pemerintah bersama stakeholder perlu meningkatkan keterampilan, pendidikan, serta membuka peluang kerja di luar negeri sebagai solusi strategis,” imbuh politikus Golkar itu. (dan)
