Tak Ada Baracuda ataupun Watercanon, Polisi Berpakaian Peci Amankan Aksi Mahasiswa Tuntut 17+8 di DPR
INDOPOSCO.ID – Ribuan mahasiswa gabungan dari berbagai kampus menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta. Dalam aksi ini, mahasiswa menuntut agar lembaga parlemen ini dapat melaksanakaan tuntutan 17+8 yang tenggat waktunya berakhir pada hari ini, Jumat (5/9/2025).
Berbeda dari beberapa pengamanan kegiatan aksi sebelumnya, berdasarkan pengamatan INDOPOSCO.ID, aparat kepolisian yang berada di lokasi terlihat berbaris menggunakan peci dan polisi wanitanya menggunakan jilbab. Serta tidak nampak terlihat memggunakan tamen ataupun kendaraan taktis (rantis) sebagaimana yang terjadi sebelumnya pada aksi tanggal 25 dan 28 Agustus 2025 lalu.
Suasana pun terlihat kondusif. Baik mahasiswa dan polisi terlihat bersama saling mengatur arus lalu lintas yang melintas di depan Gedung DPR RI. Bahkan ribuan mahasiswa, diantaranya yang berasal dari Universitas Padjajaran (Unpad), Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Gadjah Mada (UGM) telah membubarkan diri pukul 17.00 WIB dengan damai.
Demonstrasi itu menegaskan tekad rakyat menuntut pertanggungjawaban pemerintah atas kegagalan sistemik dalam tata kelola pemerintahan, pelanggaran hak asasi manusia, dan ketidakadilan ekonomi, seiring berakhirnya tenggat waktu 17 tuntutan jangka pendek dari 17+8 Tuntutan Rakyat.
Mereka mengutuk keras tindakan brutal aparat dan merumuskan lima tuntutan kritis untuk mengatasi krisis kemanusiaan yang dipicu oleh gelombang demonstrasi sejak 25 Agustus 2025.
“Tuntutan-tuntutan ini selaras dengan 17+8 Tuntutan Rakyat yang lebih luas, menyatukan jutaan rakyat dalam seruan untuk keadilan dan reformasi,” kata keterangan pers massa aksi di Jakarta, Jumat (5/9/2025).
Melalui aksi damai hari ini, seakan memberikan pesan tegas kepada pemerintah harus segera memulihkan kepercayaan dan menegakkan hak konstitusional rakyat.
“Kami, Segenap Rakyat Indonesia menyerukan pemerintahan Indonesia secara tegas untuk: Segera mengambil tindakan tegas untuk mengatasi krisis kemanusiaan dalam lima tuntutan,” ungkap massa aksi.
Pertama, membentuk dan memberikan legitimasi kepada tim ad-hoc independen yang melibatkan komponen Rakyat, untuk mengusut tuntas kasus kekerasan terhadap seluruh korban pelanggaran HAM oleh aparat.
Kedua, mendesak pemerintah mengedepankan ruang penyampaian aspirasi dan pendapat serta menjamin kebebasan demokrasi, dengan menghindari tindakan represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.
“Ketiga, evaluasi Komprehensif terhadap kinerja Pemerintahan Indonesia dalam hal kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat,” tutur mereka.
Keempat, Pemerintahan Indonesia harus segera mengambil langkah-langkah taktis yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas guna memulihkan stabilitas dan ketahanan ekonomi nasional secara inklusif dan berkelanjutan.
Kelima, menuntut evaluasi total terhadap Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja pada sektor prioritas yang dialokasikan pada pos-pos anggaran yang bersifat regresif di tengah ketidakstabilan ekonom.
“Tuntutan-tuntutan ini selaras dengan 17+8 Tuntutan Rakyat, yang mencakup tindakan segera seperti menarik TNI dari peran sipil,” beber massa aksi.
“Membekukan tunjangan DPR sebesar Rp 50 juta per bulan, dan memastikan transparansi anggaran, serta reformasi jangka panjang seperti restrukturisasi DPR, penguatan langkah anti-korupsi, dan revisi UU Cipta Kerja,” tambahnya. (dil)
