Nasional

Kasus Korupsi di Kabupaten PPU, KPK Panggil 14 Saksi

INDOPOSCO.ID – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil 14 saksi terkait perkara tindak pidana korupsi (TPK) pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim).

“Hari ini (10/2/2022) pemeriksaan saksi untuk perkara TPK kegiatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur tahun 2021-2022,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri, Kamis (10/2/2022).

Ali mengatakan para saksi yang diperiksa di Mako Brimob Kaltim itu yakni Herry Nurdiansyah (staf Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah PPU); Muhajir (Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten PPU); Safwana (Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten PPU); Machmud Syamsu Hadi (Kabid Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten PPU); Hajrin Zainudin (pegawai PT. Borneo Putra Mandiri); Fitri Astuti (Direktur PT. Borneo Putra Mandiri); Syamsudin alias Aco (Sekjen DPC Demokrat) dan Awal (karyawan CV Karya Puncak Harapan).

Selanjutnya, Sultan (karyawan CV Restu Mutiara Mandiri); Jaya (karyawan CV Syalsabila Mitra Sejahtera); Yitno (karyawan CV Tahrea Karya Utama); Haerul (karyawan CV Pesona Bukit Berkah); Luqman Hakim Fajar (Humas PT. Waru Kaltim Plantation) dan Endang Fitrian (CV Karya Taka Cont).

Untuk diketahui, KPK menetapkan Bupati PPU, Provinsi Kaltim, Abdul Gafur Mas’ud (AGM) sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Rabu (12/1/2022) malam.

Selain itu ada lima orang lainnya juga ditetapkan tersangka yakni Achmad Zuhdi alias Yudi (AZ) yang berprofesi swasta selaku pemberi suap.

Sedangkan tersangka sebagai penerima suap selain Bupati PPU Abdul Gafur Mas’ud adalah Plt. Sekda Kabupaten PPU Mulyadi (MI), Edi Hasmoro (EH) selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara; JM (Jusman) selaku Kepala Bidang Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara; dan NAB (Nur Afifah Balqis), selaku swasta/Bendahara Umum Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Balikpapan).

Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan pada tahun 2021, Kabupaten PPU, Kaltim mengagendakan beberapa proyek pekerjaan yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) Kabupaten Penajam Paser Utara dan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara dengan nilai kontrak sekitar Rp112 miliar antara lain untuk proyek multi years peningkatan jalan Sotek-Bukit Subur dengan nilai kontrak Rp58 miliar dan pembangunan gedung perpustakaan dengan nilai kontrak Rp9,9 miliar.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button