Nasional

Ini Dia Kinerja Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah Sejak Dibentuk

INDOPOSCO.ID – Ketua Satuan Tugas Penanganan Koperasi Bermasalah Agus Santoso, menuturkan bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 5 tahun 2022 tentang Perubahan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 2 tahun 2022 tentang Satuan Tugas Penanganan Koperasi Bermasalah tanggal 20 Januari 2022, keanggotaan Satgas akan ditambahkan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Maka dari itu, anggota satgas akan meliputi Kementerian Koperasi dan UKM, Polri, Kejaksaan Agung, PPATK, dan OJK,” ungkap Ketua Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah Agus Santoso dalam konferensi pers secara daring, Jumat (28/1).

Agus menambahkan, sejauh ini pihaknya sudah melakukan entry meeting kepada 5 koperasi bermasalah, di antaranya ialah KSP Sejahtera Bersama dan KSP Indosurya pada 13 Januari 2022, KSP Pracico Inti Sejahtera dan KSPPS Pracico Inti Utama pada 14 Januari 2022, dan Koperasi Lima Garuda pada 20 Januari 2022.

Baca Juga : Satgas Koperasi Bermasalah Mediasi Anggota dan Pengurus KSP-SB

3 koperasi bermasalah lainnya akan menyusul melakukan entry meeting, di mana untuk KSP Inti Dana dan Koperasi Jasa Wahana Berkah Sentosa pada 31 Januari 2022, sementara KSP Timur Pratama Indonesia pada 2 Februari 2022.

“Kami juga sudah melakukan audiensi dan koordinasi dengan kementerianatau lembaga (K/L) seperti PPATK pada 14 Januari 2022 lalu, Bareskrim Polri pada 19 Januari 2022, Kantor Staf Presiden pada 21 Januari 2022, Kejaksaan Agung pada 24 Januari 2022, Komisi VI DPR RI pada 25 Januari 2022, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada 27 Januari 2022 kemarin, serta terakhir Kementerian ATR/BPN 27 Januari 2022,” tuturnya.

Dalam pertemuan bersama PPATK, terdapat dukungan dari PPATK kepada Satgas dan akan segera melakukan proses analisis transaksi keuangan pada koperasi bermasalah dimaksud.

Dalam hal ini, hasil kerja PPATK yang berupa informasi akan dibagikan kepada Satgas. Dalam hal ini berupa tipologi modus. Sedangkan hasil analisis akan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan PPATK.

Terkait dengan pertemuan bersama Bareskrim Polri (Kabareskrim Polri), Satgas juga didukung Bareskrim untuk penyelesaian koperasi bermasalah, yang dalam proses secara homologasi (perjanjian damai) dan akan mengedepankan penyelesaian keperdataaan sepanjang kasus tersebut dapat diselesaikan dengan normal, yaitu sesuai dengan tahapan pembayaran PKPU, termasuk pembayaran kepada orang sakit, orang tua, dan yang telah meninggal dunia. Namun, Polri akan turun tangan apabila proses perjanjian damai dalam putusan PKPU itu tidak berjalan benar.

“Ada kalanya PKPU dijadikan modus oleh para pelaku. Fakta menunjukkan Polri sudah menangani berbagai kasus koperasi yang terindikasi melakukan tindak pidana. Dipastikan, Polri siap mengawal setiap kasus koperasi bermasalah dan mendampingi Satgas untuk melakukan koordinasi dengan Polda di daerah,” ucap Agus.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button