INDOPOSCO.ID – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadindikbud) Provinsi Banten Engkos Kosasih Samanhudi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan SMKN 7 di Kota Tangerang Selatan (Tangsel).
“Hari ini (9/11/2021) penyidikan perkara terkait dugaan korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan SMKN 7 Tangerang Selatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten tahun anggaran 2017,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri, Selasa (9/11/2021).
Selain mantan Kadindikbud Banten, sejumlah saksi lainnya yang turut diperiksa yakni Agus Salim, Lurah Rengas, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangsel; Durahmam, Camat Ciputat; Aceng Haruji, Kepala SMKN 7; Ardius Prihantono, mantan Sekretaris Dindikbud Banten dan saat ini menjadi Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsi0 Provinsi Banten; dan Vera Nur Hayati, Ketua Tim Audit Inspektorat Banten.
Baca Juga : KPK Dalami SK Fiktif Panitia Pengadaan Lahan SMKN 7 Tangsel
Ali mengungkapkan, pemeriksaan saksi-saksi bertempat di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Serang.
Ali mengatakan pada Senin (8/11/2021) bertempat di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Serang, tim penyidik juga telah memeriksa sejumlah saksi.
Saksi-saksi, yang telah diperiksa adalah para pelaksana di Dindikbud Provinsi Banten yakni Supriyati, Ujang Diana, Dian Hardianto, Mochamad Hendra, Fahrozi dan Moammar Yasser.
Baca Juga : ALIPP Desak KPK Tetapkan Tersangka Korupsi Lahan SMKN 7 Tangsel
“Para saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan dugaan adanya surat keputusan fiktif terkait pembentukan kepanitiaan untuk pengadaan lahan yang salah satunya untuk SMKN 7 Tangsel,” ujar Ali.
Sebelumnya, Selasa (26/10/2021) tim penyidik KPK telah memeriksa dua saksi yakni Kepala SMAN 8 Kota Tangsel, Imam Supingi, dan Farid Nurdiansyah, dari pihak swasta.
Pada Senin (25/10/2021), tim penyidik KPK telah memeriksa pemilik lahan SMKN 7 Tangsel, Sofia M. Sujudi Rassat dan dari pihak swasta, Suyadi.
Untuk diketahui, sejumlah saksi lainnya dari Dindikbud Banten juga telah diperiksa tim penyidik KPK terkait kasus tersebut.
Para saksi tersebut yakni Endang Saprudin yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tahun anggaran 2017 dan Endang Suherman yang merupakan tenaga honorer Dindikbud Provinsi Banten.
Keduanya diperiksa Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Serang, pada Senin (13/9/2021).
Pada hari berikutnya, Selasa (14/9/2021) dua saksi lainnya diperiksa tim penyidik KPK yakni Ganda Dodi Darnawan selaku Kepala Sub Bagian (Kasubag) Umum dan Kepegawaian Dindikbud Banten 2017-2019.
Selain itu, Meti Tunjung Sari, PNS Pemprov Banten selaku Pelaksana Bendahara Pengeluaran Dindikbud Banten tahun 2017 sampai sekarang.
Dua saksi lainnya yang diperiksa, Rabu (15/9/2021) yakni Sendi Risyadi, PNS Pemprov Banten yang menjabat sebagai pejabat pengadaan barang/jasa tahun anggaran 2017. Selain itu Yadi Suardi yang berstatus sebagai pekerja lepas.
Tim penyidik KPK telah melakukan penggeledahan di sejumlah tempat yakni di Kota Tangsel, Jakarta, Bogor dan Serang terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan SMKN 7 di Kota Tangsel. Sebanyak dua unit mobil dan beberapa alat elektronik disita KPK dalam penggeledahan tersebut.
Berdasarkan dokumen yang beredar, disebutkan bahwa lahan SMKN 7 Kota Tangsel terletak di antara Jalan Cempaka III, RT 002/003 dan Jalan Punai I, RT007/008, Bintaro Jaya, Sektor II, Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangsel.
Pemilik lahan seluas 6.000 meter persegi tersebut bernama Sofia M. Sujudi Rassat, SH dengan alamat Jalan Salemba Tengah, No.16, RT.001/005, Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat.
Dalam dokumen Nilai Ganti Rugi (NGR), tanah tersebut dibayar Pemprov Banten Rp 2.997.000 per meter persegi atau total Rp 17.982.000.000 yang tertuang dalam Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
Namun, pemilik tanah Sofia M. Sujudi Rassat, SH sebagaimana yang tertera dalam kuitansi tertanggal 29 Desember 2017 hanya menerima Rp 7.300.000.000 (tujuh miliar tiga ratus juta rupiah). Itu berarti, sekitar Rp10.682.000.000 dana tersebut tidak jelas keberadaannya. (dam)
