INDOPOSCO.ID – Struktur pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai semakin gemuk kembali menuai sorotan. Anggota DPD RI Hilmy Muhammad mempertanyakan urgensi penambahan sejumlah jabatan di lingkaran eksekutif, termasuk wakil menteri koordinator dan banyaknya anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
Senator yang akrab disapa Gus Hilmy itu mengingatkan pemerintah agar penambahan jabatan publik tidak berhenti pada persoalan struktur dan kewenangan, tetapi harus memberikan dampak nyata terhadap kinerja pemerintahan serta kesejahteraan masyarakat.
Menurut Gus Hilmy, dirinya tidak mempersoalkan hak prerogatif Presiden dalam menentukan dan mengangkat pejabat negara. Namun, setiap keputusan tersebut tetap layak dipertanyakan dari sisi urgensi, efektivitas, serta kontribusinya bagi masyarakat.
“Secara prinsip, kami tidak mempermasalahkan hak prerogatif Presiden dalam mengangkat pejabat negara. Namun, pertanyaannya adalah apakah semua jabatan ini memang sedemikian diperlukan bagi peningkatan kinerja pemerintahan? Publik berhak kritis dan menuntut akuntabilitas,” ujar Gus Hilmy dalam keterangan, Sabtu (3/10/2026).
Anggota Komite II DPD RI itu secara khusus menyoroti keberadaan jabatan wakil menteri koordinator. Menurutnya, posisi menteri koordinator pada dasarnya memiliki fungsi koordinatif sehingga perlu dijelaskan alasan pembentukan posisi wakil pada level tersebut.
“Jabatan menko itu kan lebih bersifat koordinatif, masak juga harus punya wakil? Kalau di tingkat koordinasi saja ada wakilnya, ini justru berisiko memperpanjang birokrasi yang seharusnya dipangkas,” tegasnya.
Sorotan juga diarahkan pada komposisi Wantimpres yang dinilai cukup besar. Gus Hilmy mempertanyakan urgensi pelembagaan begitu banyak penasihat ketika Presiden sebenarnya dapat meminta masukan dari para pakar sesuai kebutuhan.
“Ada Wantimpres sedemikian banyak, apa ya memang sedemikian diperlukan? Apalagi banyak kementerian yang punya wakil-wakil menteri. Buat apa? Kalau sifatnya dadakan, kan Presiden bisa minta beberapa pakar untuk meminta saran dan analisis mereka,” katanya.
Wakil Ketua Komisi Ukhuwah MUI DIY itu menilai, penambahan jabatan dan pelebaran struktur pemerintahan perlu dilihat dalam konteks komitmen pemerintah terhadap efisiensi anggaran.
Pasalnya, efisiensi menjadi salah satu isu yang cukup kuat digaungkan pada awal pemerintahan Prabowo. Karena itu, menurut Gus Hilmy, publik berhak mempertanyakan apakah perkembangan struktur pemerintahan saat ini sejalan dengan semangat tersebut.
“Ini semua justru tidak sesuai dengan prinsip efisiensi yang digaungkan oleh Presiden di awal pemerintahan. Ada apa?” imbuhnya.
Pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta tersebut menegaskan, ukuran keberhasilan pemerintah bukan terletak pada banyak atau sedikitnya jabatan yang dibentuk. Yang jauh lebih penting adalah hasil yang dirasakan masyarakat.
Menurut dia, penambahan struktur birokrasi semestinya berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, penurunan angka kemiskinan, serta membaiknya kondisi ekonomi masyarakat.
“Yang kemudian diharapkan dari pengangkatan itu semua adalah ada kenaikan signifikan bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kalau nggak, buat apa?” ujarnya. (nas)
