INDOPOSCO.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Muhammad Tito Karnavian mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengecek langsung pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Pamoyanan, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Jumat (2/10/2026).
Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Dalam kunjungan tersebut, kedua menteri meninjau langsung kondisi fisik rumah warga yang diusulkan menerima bantuan serta berdialog langsung dengan para calon penerima, salah satunya Eti Nurhayati dan Amung.
”Ini Bapak Maruarar Sirait, Menteri Perumahan, dititipkan Bapak Presiden untuk memperbaiki rumah Ibu,” ujar Mendagri Tito Karnavian saat berdialog dengan Eti Nurhayati.
Berdasarkan hasil verifikasi lapangan oleh tim Kementerian PKP, rumah tempat tinggal Eti dinilai memenuhi kriteria penerima bantuan. Kondisi fisik bangunan tercatat mengalami kerusakan cukup berat, mulai dari rangka atap yang rapuh, dinding retak, hingga atap genteng yang kerap bocor saat hujan turun.
Eti menyampaikan rasa syukurnya atas perhatian dari pemerintah pusat terhadap kondisi tempat tinggalnya yang kurang layak.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa pemeriksaan lapangan secara langsung merupakan instruksi tegas agar alokasi anggaran BSPS benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.
”Saya tidak mau tidak tepat sasaran. Jangan rumah yang bagus, rumah orang menengah, kaya yang diperbaiki, dan rumahnya masih bagus. Makanya tadi dicek soal profilnya bagaimana,” kata Maruarar.
Selain meninjau hunian warga, Mendagri dan Menteri PKP juga menyaksikan langsung proses Pemilihan Toko Terbuka (PTT) untuk BSPS. Langkah ini dilakukan guna memastikan penyediaan material bahan bangunan dilakukan secara transparan dan melibatkan penyedia lokal secara terbuka.
Turut hadir mendampingi dalam kegiatan peninjauan lapangan tersebut Staf Khusus Menteri Agama Gugun Gumilar, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Jawa Barat, serta pejabat pemerintah daerah setempat. (srv)
