Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pj Gubernur Heru: Tingkatkan Kualitas Pelayanan ke Masyarakat
INDOPOSCO.ID – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menginstruksikan kepada para pejabat pimpinan tinggi pratama yang baru dilantik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Kepada para pejabat yang diberi amanah, diharapkan untuk lebih memperhatikan kualitas layanan birokrasi. Ditekankan pentingnya terus berinovasi guna meningkatkan pelayanan serta memastikan kinerja yang efisien, akuntabel, dan transparan,” kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (22/5/2024).
Heru menegaskan bahwa pelantikan tiga pejabat pimpinan tinggi pratama ini bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja dan pelayanan publik di Jakarta. Langkah ini juga merupakan bagian dari upaya penyegaran organisasi dan peningkatan kualitas birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Selain itu, Heru meminta kepada para pejabat yang dilantik, khususnya di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi warga yang membutuhkan.
“Langkah ini perlu dilakukan untuk memastikan tercapainya target yang telah ditentukan, sehingga kinerja dan pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal,” ujar Heru.
Dalam kesempatan tersebut, Heru melantik Mochamad Miftahulloh Tamary sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) DKI Jakarta, Maria Qibtya sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) DKI Jakarta, dan Iwan Kurniawan sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasar Rebo, Jakarta Timur.
“Pejabat yang baru dilantik dapat memegang teguh prinsip tata kelola yang baik (good governance) dan menjunjung tinggi profesionalisme dalam bekerja, serta memiliki integritas yang tinggi,” jelas dia.
Harapan tersebut ditujukan agar instansi yang dipimpin mampu menciptakan ekosistem pembangunan zona integritas dengan baik.
Dalam menjalankan etos kerja yang baik, prinsip pembangunan zona integritas harus diperhatikan.
“Hal ini akan menjadi acuan dalam menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK), serta wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM). Semoga pejabat yang baru dilantik bisa bekerja dengan baik dan menjaga integritas sebagai ASN,” pungkasnya. (fer)
