Internasional

Kashmir Dalam Perspektif HAM. Seperti Apa?

INDOPOSCO.ID – Dua tahun setelah Pemerintah India mencabut status semi-otonom Jammu dan Kashmir, berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masih terus terjadi. Human Rights Watch (HRW) dalam laporan tahunannya mengomentari Pemerintah India karena mengadopsi kebijakan diskriminatif terhadap komunitas minoritas, termasuk Muslim.

Dalam Laporan Dunia 2022, HRW mengatakan polisi gagal untuk mengambil tindakan terhadap mereka yang melakukan kekerasan maupun serangan terhadap Muslim. HRW juga mencatat bahwa penyiksaan dan pembunuhan di luar proses hukum terus berlanjut di mana terdapat 143 kematian dalam tahanan polisi dan 104 dugaan pembunuhan di luar proses hukum dalam sembilan bulan pertama pada 2021.

Baca Juga : Spanyol Keluarkan Kebijakan Tanpa Masker di Luar Ruangan

Sementara itu laporan analitis perusahaan hukum yang berbasis di London “Stoke White”, menguak 450 kasus penyiksaan, 1500 kasus korban senjata, 100 kasus penghilangan menuntut dan 30 kasus kekerasan seksual.

Laporan yang didasarkan pada lebih dari 2.000 bukti juga mencakup perincian tentang penangkapan pemelihara hak asasi manusia Kashmir Khurram Parvez.

Pelanggaran hak asasi manusia yang sedang berjalan secara analitis dan menyebar di Jammu dan Kashmir yang diduduki secara ilegal oleh India membutuhkan penyelidikan oleh Komisi Penyelidikan PBB, seperti yang dianjurkan oleh Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) dalam Laporan Kashmir 2018 dan 2019.

Direktur Genocide Watch Gregory Stanton mengatakan kebijakan Perdana Menteri Narendra Modi yang mencabut kedaulatan negara bagian Jammu dan Kashmir, menghapuskan konstitusi terpisah, dan menghilangkan perlindungan terhadap tanah peninggalan dan pekerjaannya mendiskriminasi Muslim.

Baca Juga: Akhir Maret 2022, Repsol Janji Bersihkan Tumpahan Minyak di Peru

Bahkan, Gregory mengingatkan bahwa genosida terhadap Muslim bisa terjadi di India. Saat berdialog dalam Kongres Amerika Serikat, ia merumuskan 10 tahap genosida yaitu klasifikasi, simbolisasi, diskriminasi, dehumanisasi, organisasi, polarisasi, persiapan, persekusi, pemusnahan, dan penyangkalan.

Langkah-langkah tersebut sudah dan sedang terjadi terhadap minoritas Muslim di India. Sementara itu 5 pelapor khusus PBB menyampaikan keprihatinan mendalam atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di wilayah pendudukan Jammu dan Kashmir oleh pasukan India.

Tuduhan penghilangan menuntut, penangkapan tanpa proses peradilan atau secara semaunya, penyiksaan dan perlakuan yang kejam, serta pembunuhan di luar hukum merupakan pola pelanggaran serius HAM di wilayah sengketa tersebut.

Keprihatinan tersebut tercatat dalam sebuah surat yang disampaikan kepada pemerintah India. Para ahli PBB juga menyampaikan keprihatinan terhadap kasus 3 pria Kashmir, yaitu Waheed Para, Irfan Ahmad Dar dan Naseer Ahmad Wani.

Waheed Para ditahan November tahun lalu dan mengalami perlakuan buruk di markas Badan Investigasi Nasional (NIA) di New Delhi. Para ahli PBB juga menyoroti kematian Irfan Ahmad Dar pada September tahun lalu.

Irfan yang bekerja sebagai seorang penjaga toko ditangkap pada 15 September 2020 di daerah Sopore, Kashmir utara oleh Kelompok Operasi Khusus (SOG) polisi Jammu dan Kashmir.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button