Soroti PDN Jebol, DPR Sesalkan Belum Adanya Permintaan Maaf dan Desak Bentuk Pansus
“Terus satpam mengatakan ‘aku kan sudah memprediksi bakal ada maling nih, kenapa kamu kaya gitu?’ Padahal satpam ditugasi oleh negara, tugasnya dengan gagah melindungi seluruh sistem kementerian lembaga pemerintah daerah seluruh Indonesia, menjamin keamanan sibernya, tapi kali ini mengatakan, ini kayak Mama Lauren, ‘2024 bakal ada serangan siber bakal ada ransomware itu’,” ujarnya.
Sementara, terkait jebolnya keamanan data nasional ini, Sukamta juga mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) PDN.
Menurutnya, hal ini diperlukan untuk menyelesaikan persoalan PDN yang belum kunjung selesai sejak (20/6/2024) lalu hingga kini.
“Kalau negara kita tidak merasa perlu membentuk Satgas dan tidak merasa bersalah, negara ini, atas kehilangan data ini, berarti ada yang sakit dengan penyelenggara negara,” kata Sukamta.
“Kalau perlu nanti Komisi I sebagai (tanda sebelum) say good bye, dari periode ini, masih ada beberapa bulan lagi, kita buat Pansus (Panitia Khusus). Pansus khusus untuk PDN ini. Karena ini persoalan yang sangat, sangat, sangat serius sekali, soal keamanan nasional,” tegasnya menambahkan.
Terkait pembentukan Satgas, Sukamta melihat satuan itu harus diisi tidak hanya oleh BSSN Kemenkominfo. Namun juga perlu diisi oleh para profesional hingga ahli keamanan siber.
“Unsurnya jangan Kominfo dan BSSN saja. Tapi ada profesional, akademisi, orang yang ahli cyber security, yang juga ahli untuk membenahi tata kelola dan infrastruktur PDN-nya,” ujar Sukamta.
Sebagai informasi, sudah sepekan PDN belum pulih dari mengalami serangan siber dengan “Ransomware” yang terjadi Kamis (20/6/2024). Serangan itu tidak hanya mengakibatkan gangguan terhadap sejumlah layanan, tetapi membuat lebih dari 200 data milik kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di PDN terkunci dan tersandera peretas. (dil)
