INDOPOSCO.ID – Menghadapi lonjakan mobilitas masyarakat pada libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mulai mematangkan berbagai persiapan. Keselamatan penumpang menjadi prioritas utama, dengan memperkuat koordinasi lintas sektor, kesiapan armada, hingga mitigasi risiko perjalanan.
Dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 di Jakarta, pada Senin (2/11/2026), Dudy menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap transportasi nasional harus dijawab dengan persiapan yang serius dan menyeluruh.
“Natal dan Tahun Baru adalah waktu yang berarti bagi banyak keluarga. Mereka memercayakan keselamatan perjalanannya kepada kita. Kepercayaan itu harus dijawab dengan persiapan yang sungguh-sungguh. Keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan angkutan Nataru,” ujar Dudy.
Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan angkutan Nataru tidak cukup hanya mengandalkan ketersediaan kendaraan. Ada enam aspek yang harus dipastikan seluruh operator dan pemangku kepentingan, yakni kelayakan armada dan prasarana melalui ramp check, kesehatan serta kompetensi awak, antisipasi kapasitas dan kepadatan, pemantauan cuaca dan kondisi lintasan, kesiapan penanganan darurat, serta pelayanan yang tertib, transparan, dan manusiawi.
“Kita membutuhkan keselamatan dan keamanan, sinergi dan kolaborasi, perhatian terhadap detail, serta kesiapan menghadapi ketidakpastian. Rutinitas tahunan tidak boleh membuat kita lengah. Rambu yang tertutup, alat keselamatan yang tidak berfungsi, atau informasi yang terlambat harus segera diperbaiki,” jelas Dudy.
Ancaman cuaca ekstrem juga menjadi perhatian serius. Kemenhub memperkuat koordinasi dengan BMKG, BNPB, pemerintah daerah, dan pengelola prasarana untuk memetakan kawasan rawan banjir serta longsor, mengantisipasi gelombang tinggi dan angin kencang, menyiapkan jalur alternatif, hingga menempatkan sarana dan petugas di wilayah berisiko.
Evaluasi penyelenggaraan Nataru sebelumnya turut menjadi dasar pembenahan. Sejumlah agenda yang disiapkan mencakup peningkatan program mudik gratis, penambahan armada pada lintasan penyeberangan padat Merak-Bakauheni dan Ketapang-Gilimanuk, pengaturan lalu lintas, serta peningkatan fasilitas umum di simpul transportasi.
“Saya meminta setiap pimpinan operator menyiapkan rencana operasi Nataru yang memuat kesiapan armada dan awak, pengendalian risiko, penanganan kepadatan, serta rencana kedaruratan. Kepada jajaran Kementerian Perhubungan, lakukan pengawasan secara konsisten dan objektif. Pastikan setiap temuan diselesaikan. Tangani pelanggaran keselamatan secara tegas sesuai kewenangan dan ketentuan. Selama masa operasi, lakukan evaluasi harian dan sesuaikan langkah ketika kondisi berubah,” tutur Dudy.
Sebagai pusat koordinasi dan pemantauan, Kemenhub merencanakan Posko Terpadu Angkutan Nataru 2026/2027 beroperasi selama 20 hari, mulai 18 Desember 2026 hingga 6 Januari 2027. Posko ini akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mempercepat deteksi dan penanganan gangguan transportasi.
Seluruh operator dan pemangku kepentingan pun diminta menjalankan tanggung jawab masing-masing secara optimal. Sebab, keberhasilan angkutan Nataru bukan semata-mata diukur dari kelancaran perjalanan, melainkan juga dari keselamatan setiap orang hingga tiba kembali di rumah.
“Keberhasilan Nataru, kita ukur dari keselamatan masyarakat dan mutu pelayanan yang masyarakat rasakan sejak berangkat hingga kembali ke rumah. Di balik setiap tiket terdapat seseorang yang ditunggu keluarganya. Itulah tanggung jawab yang kita emban bersama,” tambahnya. (her)
