INDOPOSCO.ID – Pengawasan pemilu tidak bisa hanya bertumpu pada lembaga penyelenggara. Keterlibatan aktif masyarakat menjadi kunci untuk mencegah pelanggaran sekaligus menjaga kualitas demokrasi. Hal tersebut ditegaskan Anggota Komisi II DPR RI Fauzan Khalid yang mendorong penguatan pengawasan partisipatif dalam setiap tahapan pemilu.
Fauzan menilai, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak hanya bertugas mengawasi jalannya tahapan pemilu, tetapi juga memiliki peran penting dalam membangun kesadaran politik masyarakat melalui sosialisasi dan pendidikan politik.
Menurutnya, pencegahan pelanggaran harus dimulai dengan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap berbagai potensi penyimpangan. Apabila menemukan indikasi pelanggaran, masyarakat diharapkan tidak tinggal diam dan segera menyampaikannya kepada pengawas pemilu.
“Apabila ditemukan dugaan pelanggaran, masyarakat dapat menyampaikan informasi atau laporan kepada pengawas pemilu untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku,” kata Fauzan dikutip dari laman resmi DPR RI, Selasa (3/11/2026).
Ia menjelaskan, kesadaran politik masyarakat perlu terus diperkuat karena kebijakan politik memiliki pengaruh luas terhadap kehidupan sehari-hari. Karena itu, pemahaman mengenai proses politik dan penyelenggaraan pemilu menjadi hal penting bagi setiap warga negara.
Dalam konteks tersebut, pengawasan partisipatif bukan sekadar pelengkap tugas Bawaslu, melainkan wujud keterlibatan masyarakat dalam memastikan pemilu berlangsung jujur, adil, transparan, dan berintegritas.
“Partisipasi masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui penggunaan hak pilih, tetapi juga melalui keberanian melaporkan pelanggaran penyelenggaraan pemilu, menolak politik uang, hingga menyebarkan informasi yang benar mengenai pemilu,” jelasnya seraya menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu hingga penetapan hasil pemilu.
Politisi Fraksi Partai NasDem itu menambahkan, dukungan seluruh elemen masyarakat menjadi faktor penting dalam memperkuat demokrasi. Kesadaran kolektif diperlukan agar integritas dan transparansi tetap terjaga dalam setiap proses penyelenggaraan pemilu.
“Pemilu yang berkualitas membutuhkan kesadaran kolektif masyarakat untuk menjaga integritas, transparansi, dan keadilan dalam setiap tahapan penyelenggaraannya,” tutur Fauzan.
Lebih jauh, Fauzan menyoroti kualitas pemilu di Indonesia pada era pascareformasi yang menurut penilaiannya cenderung mengalami penurunan dari satu periode ke periode berikutnya. Ia bahkan menyebut Pemilu 1999 sebagai salah satu pemilu paling berkualitas dan demokratis pada era tersebut.
Menurutnya, kualitas pemilu tidak semestinya hanya menjadi beban Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, maupun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Masyarakat juga memiliki tanggung jawab besar dalam menentukan kualitas demokrasi.
”Rendahnya kualitas pemilu tidak bisa dibebankan hanya kepada lembaga penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) saja, tetapi merupakan tanggung jawab kolektif,” terangnya.
Untuk itu, ia mendorong penguatan pendidikan politik dan sosialisasi pemilu agar masyarakat semakin memahami hak sekaligus tanggung jawabnya sebagai pemilih. Pengawasan partisipatif juga harus menjadi bagian dari budaya demokrasi.
“Partisipasi masyarakat juga tidak hanya dengan datang mencoblos di tempat pemungutan suara (TPS), tetapi melalui pengawasan yang dapat menentukan integritas serta kualitas hasil pemilu,” tambahnya.
Fauzan turut menekankan pentingnya pendidikan politik sejak dini, khususnya bagi pemilih pemula. Penyebaran informasi pemilu perlu diperluas melalui sosialisasi langsung maupun media sosial agar menjangkau seluruh lapisan masyarakat. (her)
