INDOPOSCO.ID – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Oktober 2026 menunjukkan tren positif. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, pendapatan negara berhasil mencapai Rp2.618 triliun atau 83 persen dari target, sementara defisit tetap terkendali di level 1,47 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan, capaian tersebut mencerminkan pelaksanaan APBN yang masih berada di jalur sesuai perencanaan, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran.
“Ini adalah hasil yang baik kalau dilihat, baik pendapatan negara maupun belanja negara on track untuk pelaksanaan 10 bulan APBN,” ujar Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Dari sisi penerimaan, pendapatan negara tumbuh 23,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kontributor terbesar berasal dari penerimaan pajak yang mencapai Rp1.796,8 triliun atau 76,2 persen dari target APBN, dengan pertumbuhan tahunan sebesar 23,2 persen. Peningkatan aktivitas ekonomi domestik dan pembenahan administrasi melalui Coretax turut menopang capaian tersebut.
Sementara itu, penerimaan Kepabeanan dan Cukai terkumpul Rp267,2 triliun atau 79,5 persen dari target, tumbuh 7,2 persen. Kenaikan bea keluar sebesar 43,4 persen menjadi salah satu pendorong, seiring meningkatnya harga komoditas dan aktivitas hilirisasi.
Kinerja positif juga terlihat pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Realisasinya mencapai Rp551,8 triliun, setara 120 persen dari target awal APBN atau tumbuh 37 persen. Penerimaan sumber daya alam, surplus Bank Indonesia, serta penertiban kawasan hutan menjadi sejumlah penopang.
Dari sisi belanja, pemerintah telah merealisasikan Rp2.997,2 triliun atau 78 persen dari pagu APBN. Angka tersebut tumbuh 15,6 persen secara tahunan, terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.343,6 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp653,6 triliun.
Suahasil menyebut percepatan belanja masih berpotensi terjadi menjelang penutupan tahun anggaran, terutama pada November dan Desember.
“Kalau belanja memang biasanya nanti November dan Desember biasanya ada percepatan. Nanti akan kita lihat percepatan belanja seperti apa,” tuturnya.
Dengan komposisi penerimaan dan pengeluaran tersebut, defisit APBN tercatat Rp379,3 triliun atau 1,47 persen terhadap PDB. Keseimbangan primer pun masih berada di posisi positif, menunjukkan defisit tetap dalam koridor perencanaan pemerintah.
“Defisit APBN 1,47 persen dari PDB dan ini adalah juga on track menuju defisit sebesar 2,85 persen dari PDB,” jelas Suahasil.
Lebih lanjut, Suahasil menegaskan bahwa defisit merupakan bagian dari desain kebijakan fiskal untuk menjaga belanja negara tetap berjalan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena itu, APBN tidak tepat dipandang menggunakan pendekatan untung atau rugi seperti aktivitas bisnis.
“APBN itu gak ada urusan dengan untung dan rugi. APBN itu adalah belanja untuk masyarakat, untuk seluruh rakyat. Jadi, APBN memang didesain defisit, bukan didesain tekor dalam arti rugi,” tambahnya. (her)





















