INDOPOSCO.ID – Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,47 persen pada triwulan III-2026 dinilai belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan kesejahteraan antardaerah. Dominasi Pulau Jawa dalam struktur ekonomi nasional menunjukkan bahwa ketimpangan spasial masih menjadi tantangan pembangunan.
Menurut Anggota Komisi XI DPR Amin Ak, reformasi kebijakan fiskal masih diperlukan, khususnya Transfer ke Daerah (TKD), agar APBN tidak hanya mendorong pertumbuhan nasional, tetapi juga memperkecil kesenjangan kapasitas ekonomi dan fiskal antardaerah.
“Pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya menjadi angka statistik. Ukurannya adalah apakah infrastruktur semakin baik, sekolah dan fasilitas kesehatan semakin memadai, pelayanan publik meningkat, serta masyarakat benar-benar merasakan kenaikan pendapatan,” kata Amin dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (17/11/2026).
Data BPS menunjukkan Pulau Jawa masih menyumbang sekitar 56,05 persen terhadap PDB nasional pada triwulan III-2026. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi regional tercatat bervariasi: Bali dan Nusa Tenggara 6,08 persen, Jawa 5,84 persen, Sulawesi 5,68 persen, Sumatera 4,95 persen, Maluku dan Papua 4,42 persen, serta Kalimantan 3,96 persen.
Ia menilai, perbedaan tersebut menunjukkan pertumbuhan nasional belum diikuti penguatan kapasitas ekonomi yang seimbang. Karena itu, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya PDRB atau tingginya pertumbuhan, tetapi juga harus dilihat dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, penguatan UMKM, dan penerimaan daerah.
Menurutnya besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), terutama di daerah penghasil sumber daya alam, tidak otomatis mencerminkan kesejahteraan penduduk setempat. Nilai tambah sektor pertambangan dan industri pengolahan belum tentu terdistribusi secara proporsional.
Pemerintah perlu memperkuat pengukuran pembangunan melalui indikator pendapatan per kapita, kemiskinan, kesempatan kerja, pendidikan, kesehatan, dan akses infrastruktur dasar.
BPS mencatat kemiskinan nasional pada Maret 2026 sebesar 8,07 persen atau sekitar 22,93 juta orang. Namun, rasio Gini meningkat menjadi 0,368 dari 0,363 pada September 2025. Kemiskinan perdesaan juga masih mencapai 10,67 persen, lebih tinggi dibandingkan perkotaan sebesar 6,34 persen.
“Penurunan kemiskinan patut diapresiasi. Namun, kenaikan rasio Gini mengingatkan kita bahwa hasil pembangunan belum terdistribusi merata. Masyarakat desa dan daerah dengan kapasitas fiskal terbatas harus mendapatkan akses pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik,” imbuh Amin Ak. (dan)






















