INDOPOSCO.ID – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kian aktif merespons dinamika politik nasional. Mulai dari polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, wacana penggunaan hak angket di DPR, hingga perdebatan mengenai definisi korupsi, berbagai isu tersebut menjadi ruang bagi PKS untuk menegaskan sikap politik menuju pemilu 2029.
Pada Oktober 2026, Presiden PKS Almuzzammil Yusuf turut menyoroti polemik ijazah Gibran sebagai momentum evaluasi penyelenggaraan pemilu 2029. Ia kembali mengangkat isu yang disebut sebagai “ijazah gate” tersebut.
Direktur Eksekutif NSL Political Consultant and Strategic Campaign Nasarudin Sili Luli menilai, aktivitas politik tersebut memperlihatkan upaya PKS mempertahankan relevansinya di tengah dinamika dan pergeseran peta politik menuju Pemilu 2029. “Isu aktual menjadi sarana untuk menegaskan posisi sekaligus menguji kapasitas kader,” ujarnya dalam keterangan, Jumat (30/10/2026).
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa intensitas pemberitaan tidak otomatis berbanding lurus dengan peningkatan suara. Perhatian publik dan dukungan elektoral merupakan dua hal yang berbeda.
Dalam perspektif politik, ia mengaitkan dinamika tersebut dengan pemikiran Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah, khususnya konsep asabiyyah, yakni solidaritas kelompok yang menjadi salah satu sumber kekuatan politik. “Solidaritas tidak selalu lahir dari ikatan kekerabatan. Disiplin organisasi, identitas kolektif, dan pengalaman bersama juga dapat membentuknya,” jelasnya.
Menurut dia, PKS memiliki modal berupa kaderisasi dan konsistensi gerakan. Disiplin organisasi membantu menjaga kesinambungan pesan politik, sementara kader dapat menjadi penghubung antara gagasan partai dan masyarakat.
Namun, kekompakan internal belum tentu menjamin perluasan dukungan. Partai tetap membutuhkan kemampuan untuk menjangkau kelompok pemilih yang lebih luas dan menyesuaikan diri dengan perubahan preferensi masyarakat.
Salah satu aspek yang dapat dicermati ialah upaya PKS menghadirkan figur profesional dalam politik, seperti Gamal Albinsaid. Latar belakangnya sebagai dokter dan penggerak kewirausahaan sosial membawa pendekatan inovasi serta pemecahan masalah ke ruang politik.
Kini, sebagai anggota DPR RI, tantangan Gamal terletak pada kemampuannya menerjemahkan kompetensi profesional menjadi kinerja representasi yang dapat dirasakan masyarakat. “Regenerasi dari sosok senior seperti Mardani Ali Sera kiranya tidak cukup hanya menghadirkan wajah baru. Pembaruan harus menghasilkan kapasitas politik yang terukur,” katanya.
“Di sinilah pemikiran Ibnu Khaldun menjadi relevan. Solidaritas dapat menjaga kekuatan kelompok, tetapi belum tentu menjamin kemampuannya beradaptasi,” sambungnya.
Ia menilai, PKS perlu memperluas jangkauan politik tanpa kehilangan disiplin kader. Konsistensi organisasi perlu diimbangi dengan kemampuan membangun komunikasi lintas kelompok serta menawarkan program yang menjawab kebutuhan masyarakat.
“PKS memang memiliki ruang artikulasi politik yang menonjol. Namun Ia mencontohkan, PKB menunjukkan kemampuan mengonversi modal sosial menjadi suara dan kursi. Keduanya tetap harus diuji melalui persebaran suara, regenerasi kader, serta perubahan preferensi pemilih,” ujarnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengaku telah bertemu dengan Sekretaris Jenderal DPP PKS Muhammad Kholid. Pertemuan tersebut membahas aspirasi masyarakat terkait usulan penggunaan hak angket untuk mengusut polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Hasto mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi momentum untuk menyadarkan masyarakat bahwa seorang pemimpin harus menempuh jalan konstitusional dalam menghadapi persoalan politik dan hukum. (nas)
