INDOPOSCO.ID – Sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu tulang punggung ekonomi nasional yang kaya potensi namun kerap dipandang sebelah mata oleh lembaga keuangan formal. Karakteristik usaha perikanan tangkap maupun budi daya yang sangat bergantung pada siklus iklim, cuaca, dan tingginya risiko kematian komoditas membuat perbankan enggan menyalurkan pembiayaan. Di sinilah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) hadir membendung celah tersebut melalui Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP), sebuah Badan Layanan Umum (BLU) yang dirancang khusus untuk membiayai sektor-sektor yang dianggap unbankable.
Sesuai mandat Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU, LPMUKP menjalankan misi pelayanan publik tanpa mengutamakan pencarian keuntungan semata. Mengingat persepsi publik yang kerap keliru menganggap permodalan ini sebagai bantuan sosial (bansos) atau instrumen kredit perbankan komersial biasa, KKP mempertegas strategi komunikasi publik 2027 melalui Tiga Pilar Humas. Langkah ini menitikberatkan reframe narasi dari sekadar “pemberi pinjaman” menjadi penggerak ekonomi kerakyatan, edukasi alur dana bergulir APBN, serta penguatan pemahaman aparatur penegak hukum (APH) bahwa risiko gagal panen adalah business risk, bukan bentuk kerugian negara atau tindakan korupsi.
Kehadiran nyata negara dalam mengambil risiko bisnis yang ditolak bank tersebut dirasakan langsung oleh para pelaku usaha budi daya ikan air tawar di Desa Cijalingan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. M. Labib Langlang Buana, seorang pembudidaya pembesaran lele dan nila yang mengelola 220 kolam bulat terpal berdiameter 4 meter, mengungkapkan bagaimana skema pembiayaan ramah risiko dari LPMUKP menjadi penentu keberlangsungan usahanya saat terpukul dinamika lapangan.
Dukungan dana bergulir tersebut tidak hanya memulihkan kapasitas produksi Labib, tetapi juga menghidupkan ekosistem perikanan di wilayahnya, termasuk sektor pembenihan. M. Fadil Khairul Dundan, penyedia bibit lokal di Kecamatan Kebonpedes, menegaskan bahwa kepastian usaha yang didapatkan oleh pembudidaya pembesaran secara langsung berdampak positif pada perputaran rantai pasok benih. Sinergi antara pembiayaan dana bergulir KKP dan ekosistem lokal ini membuktikan bahwa intervensi pemerintah mampu meregenerasi roda ekonomi pesisir dan perdesaan secara berkelanjutan.
Dalam kunjungan pendampingan usaha di Cijalingan dan Kebonpedes 24-26 September, menggambarkan bahwa penyaluran modal usaha perikanan harus selalu bergandengan tangan dengan pembinaan teknis dan keuangan. Pendekatan terpadu ini diterapkan untuk menjaga agar tingkat risiko usaha yang tinggi dapat dimitigasi secara terukur sejak awal tebar benih hingga pemasaran.
”Sumber daya alam dan sumber daya manusia harus kita kelola secara berkelanjutan. Tidak cukup hanya menggali potensi yang ada, tetapi harus ada pembinaan agar pelaku usaha mampu mengelola, mengembangkan, dan menjaga keberlanjutan usahanya,” ujar Darmawan Sidik, Kepala Divisi Bisnis II, LPMUKP KKP, saat meninjau lokasi budi daya di Cilangan, Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu (26/9/2026).
Pendampingan intensif yang diberikan LPMUKP mencakup perbaikan tata kelola keuangan melalui pemisahan rekening pribadi dan usaha, penetapan skema anuitas pembayaran yang disesuaikan dengan siklus panen, hingga penerap pola tebar bergulir. Strategi tebar dan panen secara bertahap ini dirancang khusus agar arus kas (cash flow) para pembudidaya tetap stabil dan tidak terputus di tengah fluktuasi harga pakan maupun tantangan cuaca.
Guna memastikan dana bergulir APBN ini terus berputar melayani pembudidaya lain, LPMUKP juga memperkuat aspek akuntabilitas usaha melalui verifikasi kelayakan, pencatatan produksi berkala, serta perlindungan mitigasi seperti asuransi penjaminan. Pendekatan komprehensif ini membuktikan bahwa risiko tinggi dalam perikanan dapat dikelola dengan tepat tanpa harus membebani masyarakat dengan syarat agunan berat ala bank komersial.
Langkah preventif LPMUKP di Sukabumi menjadi potret besar dari komitmen KKP dalam memungut potensi ekonomi yang terabaikan oleh sistem perbankan arus utama. Melalui transparansi tata kelola dan edukasi lintas sektor termasuk menjalin pemahaman bersama aparat penegak hukum (APH) mengenai karakteristik risiko bisnis perikanan LPMUKP optimistis dapat terus mengalirkan modal kerja yang aman, terukur, dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat pesisir Indonesia.
Melalui perpaduan antara pembiayaan ramah risiko dan pembinaan teknis secara berkelanjutan, pemerintah memastikan bahwa masyarakat pesisir dan perdesaan tidak berjalan sendirian menghadapi tantangan alam. Budi daya lele di Cijalingan kini menjadi bukti nyata bagaimana akses modal BLU KKP berhasil mengubah usaha yang berisiko tinggi menjadi unit bisnis yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
“Saya merasakan betul bagaimana dana bergulir LPMUKP ini sangat bermanfaat. Karena membuat usaha yang sudah hampir mati bergairah kembali. Saya penerima manfaat yang diberikan kepercayaan sudah dua kali, meski yang pertama gagal karena bibit mati terus, namun pinjaman yang kedua ini memberikan harapan untuk bangkit dan terus berkembang lebih besar lagi,” ungkap Dundan saat ditemui Indoposco.id di lokasi budidaya ikannya di Kecamatan Kebonpedes, Kabupaten Sukabumi, Jawabarat, Jumat (25/9/2026).(ney)
