INDOPOSCO.ID – Komisi II DPR RI menyetujui pagu definitif anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Tahun Anggaran 2027 untuk seluruh mitra kerjanya. Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (Raker/RDP) bersama jajaran kementerian dan lembaga di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Dalam kesimpulan rapat yang dibacakan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima, disepakati pagu anggaran untuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.
Kemendagri memperoleh pagu anggaran tahun 2027 sebesar Rp5,64 triliun, termasuk alokasi untuk DKPP sebesar Rp39,40 miliar. Sementara itu, Kementerian ATR/BPN mendapat pagu sebesar Rp10,75 triliun.
Untuk BNPP, Komisi II menyetujui pagu sebesar Rp213,92 miliar yang seluruhnya dialokasikan untuk Program Dukungan Manajemen. Adapun KPU memperoleh pagu anggaran sebesar Rp4,68 triliun, sedangkan Bawaslu RI sebesar Rp3,74 triliun.
Selanjutnya, pagu anggaran OIKN untuk Tahun Anggaran 2027 disetujui sebesar Rp6,72 triliun.
Selain menyetujui pagu definitif, Komisi II DPR RI juga memberikan persetujuan terhadap usulan tambahan anggaran yang diajukan sejumlah mitra kerja. Usulan tersebut meliputi Kemendagri sebesar Rp5,28 triliun, Kementerian ATR/BPN sebesar Rp3,38 triliun, BNPP sebesar Rp234,41 miliar, Bawaslu RI sebesar Rp772,73 miliar, serta OIKN sebesar Rp15,80 triliun.
Atas usulan tambahan tersebut, Komisi II DPR RI akan meneruskannya kepada Badan Anggaran DPR RI untuk dibahas lebih lanjut dalam rangka penambahan alokasi anggaran Tahun 2027.
Sebagai penutup, pimpinan rapat menegaskan pentingnya komitmen seluruh pimpinan kementerian dan lembaga mitra kerja dalam menjalankan anggaran secara akuntabel dan efisien.
“Komisi II DPR RI mengingatkan dan meminta seluruh pimpinan kementerian serta lembaga mitra kerja untuk memperhatikan dengan saksama setiap pandangan, saran, dan masukan dari Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI demi efektivitas serta akuntabilitas implementasi anggaran tahun 2027 mendatang,” pungkas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.(dil)
