INDOPOSCO.ID – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Keselarasan visi dan program dinilai menjadi kunci agar kebijakan pemerintah dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Bima mengatakan, pembangunan nasional tidak akan berjalan optimal apabila pemerintah pusat dan daerah bergerak dengan arah yang berbeda. Karena itu, diperlukan koordinasi dan orkestrasi bersama untuk memastikan seluruh program pembangunan berjalan selaras dengan prioritas nasional.
“Enggak mungkin kita bisa menjadi negara maju kalau masing-masing (pusat dan daerah, red) berbeda. Nomor utama yang paling penting adalah bagaimana kita harus bergerak bersama membangun narasi dan orkestrasi menuju 2045,” ujar Bima saat menghadiri acara 2 Tahun Prabowo-Gibran: Rapor untuk Rakyat di Universitas Tarumanagara, Jakarta, Selasa (27/10/2026) kemarin.
Menurut Bima, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan pemerintah daerah (pemda) agar kebijakan dan program pembangunan sejalan dengan arah pemerintah pusat.
Upaya tersebut dilakukan melalui retret kepala daerah, pembinaan, serta koordinasi berkelanjutan. Langkah ini diharapkan memperkuat kesamaan visi antara pemerintah pusat dan daerah sekaligus memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif.
Selain sinkronisasi kebijakan, Bima menilai percepatan pembangunan perlu ditopang penguatan ekonomi daerah berbasis potensi wilayah. Setiap daerah harus mampu mengidentifikasi sektor unggulan sesuai karakteristik masing-masing, mulai dari pangan, perdagangan, hingga jasa.
Kepala daerah juga didorong membangun ekosistem ekonomi yang menghubungkan produksi dan konsumsi sehingga aktivitas ekonomi mampu menciptakan nilai tambah serta memperluas kesempatan kerja.
“Economic growth is not only about government spending, bukan. Bukan hanya membelanjakan uang negara saja, bukan. Pertumbuhan ekonomi adalah produksi. Pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi. Pertumbuhan ekonomi adalah membawa ekosistem,” tegasnya.
Bima menambahkan, Kemendagri turut mengawal stabilitas ekonomi melalui pengendalian inflasi bersama pemda. Koordinasi rutin dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang memengaruhi harga barang kebutuhan masyarakat, terutama pada aspek produksi dan distribusi.
“Pengendalian inflasi penting untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi di daerah,” katanya.
Di sisi lain, dikatakan dia, pelaksanaan program prioritas Presiden juga perlu disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan wilayah. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, membutuhkan dukungan pasokan pangan yang memadai. Sementara itu, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) perlu dikembangkan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan ketersediaan sumber daya lokal.
Dengan pendekatan tersebut, menurutnya, program prioritas pemerintah diharapkan tidak hanya mencapai sasaran utama, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian daerah dan membuka peluang usaha bagi masyarakat setempat.
Bima juga menyoroti pentingnya transformasi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu langkah yang perlu diperkuat adalah integrasi data kependudukan lintas kementerian dan lembaga serta pengembangan identitas kependudukan tunggal.
Ia menilai, integrasi tersebut dapat mempermudah masyarakat mengakses berbagai layanan, termasuk jaminan kesehatan, bantuan sosial, dan pendidikan. Dengan sistem yang terintegrasi, pelayanan publik diharapkan semakin efektif dan efisien.
Lebih lanjut, Bima mendorong pemda untuk saling belajar dan mengadopsi praktik baik yang sesuai dengan kebutuhan wilayah masing-masing.
Ia mencontohkan inovasi split bill di Kota Medan untuk mengoptimalkan pemungutan pajak daerah serta pengolahan sampah menjadi energi di sejumlah kota. Inovasi tersebut dinilai dapat menjadi referensi dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya dan mendukung pembangunan berkelanjutan.
“Kota-kota di Indonesia harus terus bergerak menuju kota masa depan, saling menginspirasi, dan saling berbagi dengan semangat efisiensi untuk menuju Indonesia Emas 2045,” tuturnya.
Bima berharap, kolaborasi pemerintah pusat dan daerah semakin kuat sehingga pembangunan dapat berjalan lebih terarah, potensi ekonomi lokal berkembang, dan kualitas pelayanan publik meningkat. Sinkronisasi tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan target Indonesia Emas 2045. (srv)
