INDOPOSCO.ID — Kebangkitan usaha pascabencana membutuhkan lebih dari sekadar memulai produksi kembali. Akses pasar, kualitas produk, dan pembiayaan menjadi bagian penting dari upaya Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memulihkan ekonomi 1.079 wirausaha terdampak bencana di Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).
Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Damanik mengatakan program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memulihkan perekonomian masyarakat, sejalan dengan implementasi Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 2025 dan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026.
“Pemulihan UMKM pascabencana bukan hanya tentang menghidupkan kembali usaha yang terhenti, tetapi juga mengembalikan sumber penghidupan masyarakat, membuka kembali peluang usaha, dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah,” kata Riza di Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Program peningkatan kapasitas wirausaha telah digelar di Medan, Sumatera Utara, pada 23 Oktober 2026 dengan melibatkan 607 wirausaha dari delapan kabupaten/kota. Kegiatan berlanjut di Meulaboh, Aceh, pada 26 Oktober 2026, dengan menjangkau 472 wirausaha dari lima kabupaten/kota.
Bencana yang melanda sejumlah wilayah Sumatera pada akhir 2025 berdampak pada keberlangsungan usaha masyarakat, mulai dari kerusakan sarana produksi dan kehilangan aset produktif hingga terganggunya rantai pasok serta terbatasnya akses pasar dan pembiayaan.
Untuk menjawab persoalan tersebut, Kementerian UMKM mengarahkan program pada tiga aspek utama, yakni peningkatan kapasitas produksi, perluasan akses pasar, dan kemudahan pembiayaan.
“Ketiga intervensi ini saling berkaitan. Kami ingin memastikan wirausaha tidak hanya mampu kembali berproduksi, tetapi juga memiliki produk yang berdaya saing, menjangkau pasar yang lebih luas, dan memperoleh akses pembiayaan untuk mengembangkan usahanya,” jelas Riza.
Di Sumatera Utara, program bertema “Bangkitkan Usaha, Perkuat Produk, Perluas Pembiayaan” diikuti 607 wirausaha. Sebanyak 200 peserta mengikuti program peningkatan kapasitas produksi, 169 peserta memperoleh pendampingan perluasan akses pasar, dan 238 peserta mengikuti program kemudahan pembiayaan.
Sementara di Aceh, dari total 472 peserta, sebanyak 158 wirausaha mengikuti program peningkatan kapasitas produksi, 134 peserta berfokus pada perluasan akses pasar, dan 180 peserta memperoleh fasilitasi terkait pembiayaan.
Materi yang diberikan mencakup pemulihan kapasitas produksi, efisiensi usaha, peningkatan kualitas dan standar mutu produk, serta optimalisasi sumber daya lokal. Untuk pemasaran, peserta dibekali strategi penguatan merek, pemanfaatan platform digital, pengembangan kemitraan, dan peluang transaksi melalui Katalog Elektronik serta PaDi UMKM.
Pada sisi pembiayaan, penguatan diarahkan pada literasi keuangan, kesiapan administrasi, pengelolaan arus kas, dan kemampuan mengakses pembiayaan dari lembaga jasa keuangan.
Kementerian UMKM menargetkan peningkatan pengetahuan seluruh peserta. Selain itu, sedikitnya 30 persen peserta diharapkan mampu meningkatkan kapasitas produksi dan mengakses pembiayaan untuk menjaga keberlanjutan usaha.
“Program ini tidak boleh berhenti pada pelatihan semata. Kami ingin ada hasil nyata yang dapat diukur, baik dari peningkatan kemampuan produksi maupun akses pembiayaan, sehingga wirausaha terdampak dapat kembali tumbuh dan berkembang,” tutur Riza.
Untuk mendukung pencapaian target, Kementerian UMKM berkolaborasi dengan pemerintah daerah, lembaga inkubator bisnis, platform digital, dan lembaga keuangan, termasuk Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Aceh, Bank Sumut, dan Bank Mandiri.
Pendampingan juga melibatkan perguruan tinggi, di antaranya Universitas Sumatera Utara dan Universitas Teuku Umar, guna mendukung keberlanjutan usaha setelah program berlangsung.
Riza menambahkan, upaya pemulihan ini terintegrasi dengan ekosistem pemberdayaan Kementerian UMKM melalui PRO-KESRA Produktif, yang berfokus pada peningkatan kapasitas, produktivitas, dan keberlanjutan usaha. Dukungan SAPA UMKM turut disiapkan sebagai pusat layanan dan informasi untuk mempermudah akses pendampingan, pengembangan usaha, pasar, dan pembiayaan.
“Melalui PRO-KESRA Produktif dan SAPA UMKM, kami ingin memastikan proses pemulihan tidak berhenti pada satu kegiatan, tetapi berlanjut pada penguatan kapasitas, kemandirian, dan daya saing UMKM agar mampu tumbuh secara berkelanjutan,” terang Riza.
Menurut Riza, sinergi lintas pemangku kepentingan dan pendampingan berkelanjutan menjadi faktor penting dalam membangun ketahanan ekonomi daerah setelah bencana.
“Target kami bukan sekadar membuat UMKM kembali beroperasi, tetapi mendorong mereka bangkit lebih kuat, lebih produktif, dan mampu berkembang secara berkelanjutan. Ketika UMKM kembali tumbuh, roda perekonomian daerah juga akan bergerak dan kesejahteraan masyarakat dapat kembali meningkat,” tutupnya. (her)
