INDOPOSCO.ID – Ancaman penyelundupan di laut, mulai dari lobster hingga manusia, berhadapan dengan keterbatasan armada dan dukungan operasional TNI Angkatan Laut. Kondisi ini semakin berat dengan pemangkasan anggaran yang mencapai 47 persen, sementara Pangkalan TNI AL (Lanal) Bandung memiliki wilayah pengawasan pesisir selatan Jawa Barat yang membentang sekitar 479 kilometer.
“Anggaran dipotong sampai hampir 50 persen. Karena itu kita melihat skala prioritas, apa saja yang bisa dilakukan dengan (pemotongan) anggaran sebanyak ini, jangan sampai mengurangi daripada ketahanan kita di laut,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratto dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI ke Bandung, Jawa Barat, sebagaimana dikutip dari laman DPR RI, Sabtu (12/9/2026).
Anton menilai keterbatasan anggaran tersebut harus diantisipasi dengan menentukan kebutuhan yang benar-benar menjadi prioritas, terutama untuk memastikan kemampuan patroli tetap berjalan. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah dukungan armada. Menurutnya, penggunaan perahu karet untuk mendukung tugas patroli perlu ditingkatkan dengan armada yang lebih memadai.
Namun, penguatan armada juga harus dibarengi dukungan bahan bakar yang cukup. “Percuma kita punya armada, tapi hanya ngapung di laut. Jadi ya percuma. Jadi kita harus siapkan juga logistiknya,” tegasnya.
Selain kebutuhan operasional, Komisi I turut menyoroti kesejahteraan prajurit yang menjalankan tugas di wilayah laut. Anton meminta kebutuhan dasar prajurit, termasuk perumahan dan kesejahteraan, turut menjadi perhatian dalam menentukan dukungan anggaran. Menurutnya, prajurit yang bertugas berhari-hari di laut harus mendapatkan dukungan yang memadai agar mampu menjalankan tugas secara optimal.
Terkait pemangkasan anggaran, Anton mengatakan Komisi I akan membahas persoalan tersebut dengan Panglima TNI, Menteri Pertahanan, dan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL). Upaya itu dilakukan untuk mencari ruang penambahan anggaran sehingga pemangkasan tidak sampai menggerus kemampuan pertahanan dan keamanan laut.
“Karena kan ini 47 persen dipangkas. Oleh karena nanti kita akan ketemu dengan Panglima TNI, ketemu dengan Menhan dan juga KSAL, mudah-mudahan jangan sampai dipotong hampir 50 persen. Kita mencoba penambahan,” katanya.
Di tengah keterbatasan dukungan tersebut, Politisi Fraksi Partai Demokrat itu juga mendorong masyarakat nelayan dilibatkan sebagai bagian dari sistem deteksi dini. Menurutnya, pengembangan desa nelayan dapat memperkuat hubungan TNI AL dengan masyarakat pesisir sekaligus mempercepat penyampaian informasi apabila terjadi penyelundupan maupun illegal fishing.
“Jadi dengan harapan demikian, hubungan antara TNI Angkatan Laut dan masyarakat pesisir dapat segera terwujud,” pungkasnya. (dil)
