• Redaksi
  • Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Wartawan
  • Sertifikat Dewan Pers
indoposco.id
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Daerah
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
    • Piala Dunia 2026
  • Gaya Hidup
  • Disway
  • Koran
  • Indeks
No Result
Lihat Semua
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Daerah
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
    • Piala Dunia 2026
  • Gaya Hidup
  • Disway
  • Koran
  • Indeks
No Result
Lihat Semua
indoposco.id
No Result
Lihat Semua
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Daerah
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
  • Koran
Home Headline

3 Jurus Pemerintah Atasi Keterlambatan Gaji PPPK di Daerah

Ali Rachman Editor Ali Rachman
Jumat, 14 Agustus 2026 - 08:10
in Headline
Pegawai

Ilustrasi - Sejumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berbaris saat mengikuti kegiatan kedinasan. Kepastian pembayaran gaji menjadi perhatian seiring masih adanya keterlambatan pembayaran PPPK di sejumlah daerah. Foto: Dokumen Poltekpel Barombong

Share on FacebookShare on Twitter

INDOPOSCO.ID – Kabar tentang masih tertundanya pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di sejumlah daerah mendapat perhatian serius dari Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya.

Ia menyambut positif langkah pemerintah yang menyiapkan tiga jalur dukungan fiskal agar pemerintah daerah mampu memenuhi kewajibannya, sekaligus mengakhiri ketidakpastian yang dirasakan para PPPK.

BacaJuga:

Anggaran Perayaan 5 Abad Jakarta Disorot DPRD, Pramono Irit Bicara

RUU Perampasan Aset di Ambang Pengesahan, Pengamat Apresiasi Komitmen DPR-Pemerintah

Naskah RUU Perampasan Aset Rampung, DPR Siapkan Tahapan Menuju Rapat Paripurna

Tiga jalur tersebut dirancang sebagai solusi berlapis. Pemerintah daerah didorong lebih dulu melakukan efisiensi terhadap belanja yang tidak menjadi prioritas. Jika belum mencukupi, pemerintah pusat akan menyalurkan Dana Bagi Hasil (DBH) yang masih kurang bayar kepada daerah. Sementara bila kebutuhan tetap belum terpenuhi, tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) disiapkan sebagai langkah berikutnya.

“Ini menunjukkan pemerintah pusat sebenarnya sedang menyiapkan beberapa lapis solusi. Daerah melakukan efisiensi, kemudian kurang bayar DBH diselesaikan, dan apabila masih kurang, ada tambahan DAU. Mekanisme ini harus benar-benar berjalan di lapangan,” kata Indrajaya dalam keterangannya, dikutip Jumat (14/8/2026).

Dia menilai dukungan fiskal yang disiapkan pemerintah memiliki nilai cukup besar, yakni sekitar Rp18,9 triliun. Angka itu terdiri atas sekitar Rp10 triliun untuk menyelesaikan kurang bayar DBH dan lebih dari Rp8 triliun dalam bentuk tambahan DAU. Menurutnya, dukungan tersebut harus benar-benar diarahkan untuk memenuhi berbagai kewajiban daerah, termasuk memastikan gaji PPPK dibayarkan tepat waktu.

“Ruang fiskalnya sedang disiapkan. Karena itu, jangan sampai masyarakat, khususnya PPPK, masih dibebani ketidakpastian soal gaji. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memastikan anggaran yang tersedia benar-benar digunakan untuk memenuhi kewajiban tersebut,” tegasnya.

Bagi Indrajaya, persoalan keterlambatan gaji PPPK bukan lagi isu yang bisa dipandang sebelah mata. Di Maluku Tengah, sekitar 1.700 PPPK paruh waktu dilaporkan belum menerima gaji, dengan sebagian di antaranya mengalami keterlambatan hingga lima bulan.

Kondisi serupa terjadi di Karawang, di mana ratusan PPPK paruh waktu tenaga kependidikan dilaporkan belum menerima gaji periode Januari-Februari 2026. Sementara di Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 379 guru dan tenaga kependidikan PPPK paruh waktu disebut belum menerima gaji selama tiga bulan.

Ia menegaskan, keterlambatan tersebut bukan sekadar angka dalam administrasi keuangan pemerintah. Ada kebutuhan hidup yang terus berjalan dan keluarga yang bergantung pada penghasilan para PPPK. Karena itu, penyelesaian masalah pembayaran gaji harus ditempatkan sebagai persoalan kesejahteraan dan keberlangsungan hidup, bukan hanya urusan teknis penganggaran.

“Di balik angka 1.700, 379, atau ratusan PPPK lainnya, ada manusia dan keluarga yang harus makan, membayar cicilan, menyekolahkan anak, serta memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi, jangan melihat ini hanya sebagai angka dalam laporan keuangan,” jelas Indrajaya.

Untuk mencegah persoalan serupa terus berulang, Indrajaya meminta pemerintah pusat bersama pemerintah daerah membuat pemetaan secara menyeluruh. Data tersebut harus mampu menunjukkan daerah mana saja yang menghadapi kendala pembayaran, berapa besar kebutuhan anggarannya, serta kapan hak para PPPK dapat ditunaikan. Dengan begitu, dukungan fiskal tidak berhenti sebagai kebijakan di tingkat pusat, tetapi benar-benar menyentuh daerah yang membutuhkan.

“Jangan menunggu masalah menjadi besar baru diselesaikan. Pemerintah harus proaktif memetakan daerah mana yang mengalami kesulitan membayar PPPK, berapa kebutuhan anggarannya, dan kapan hak-hak pegawai tersebut dapat dibayarkan,” tambahnya.

Indrajaya menutup perhatiannya pada satu hal penting, yakni PPPK merupakan bagian dari aparatur negara yang berada di garis depan pelayanan publik. Karena itu, kepastian pembayaran gaji dan kesejahteraan mereka tidak boleh dipisahkan dari agenda memperkuat pemerintahan daerah dan melakukan reformasi birokrasi. Pemerintah pusat dan daerah dinilai perlu memastikan setiap kebijakan fiskal berujung pada kepastian hak para pegawai yang menjalankan pelayanan kepada masyarakat.(her)

Tags: DPR RIGaji PPPKIndrajayaPPPK

Berita Terkait.

Anggaran Perayaan 5 Abad Jakarta Disorot DPRD, Pramono Irit Bicara
Headline

Anggaran Perayaan 5 Abad Jakarta Disorot DPRD, Pramono Irit Bicara

Kamis, 19 November 2026 - 10:46
Padukan Irama Hip-Hop dan Dangdut, FitOber Cardio Dance 2026 Meriahkan Kampus Budi Luhur
Headline

RUU Perampasan Aset di Ambang Pengesahan, Pengamat Apresiasi Komitmen DPR-Pemerintah

Rabu, 18 November 2026 - 20:37
Naskah RUU Perampasan Aset Rampung, DPR Siapkan Tahapan Menuju Rapat Paripurna
Headline

Naskah RUU Perampasan Aset Rampung, DPR Siapkan Tahapan Menuju Rapat Paripurna

Rabu, 18 November 2026 - 19:57
Wamendagri Ribka Haluk: Kualitas Perda Bukan Dilihat dari Jumlahnya, tapi Manfaatnya bagi Masyarakat
Headline

Soal Cawapres Pengganti Gibran, Bakom Beri Isyarat: Yang Suka Pempek

Rabu, 18 November 2026 - 18:52
Cak Imin Tegaskan Bantah Klaim Gus Ipul soal Sekolah Rakyat di Hutan UI
Headline

Cak Imin Tegaskan Bantah Klaim Gus Ipul soal Sekolah Rakyat di Hutan UI

Rabu, 18 November 2026 - 17:14
Baleg DPR Ingin RUU Hak Cipta Lindungi Jurnalis dan Akademisi, Kasus Microsoft Jadi Sorotan
Headline

Usut Dugaan Makar, Bareskrim Geledah Rumah Eko Hadi di Cipete

Rabu, 18 November 2026 - 16:32

BERITA POPULER

  • rip

    Wujud Bakti Founder Artha Graha Peduli kepada Sang Ibunda

    10465 shares
    Share 4186 Tweet 2616
  • Disorot Garap Proyek KKP Rp10,8 M, Raffi Ahmad Didesak Mundur dari Utusan Presiden

    3112 shares
    Share 1245 Tweet 778
  • Tokoh Banten Usulkan 4 Nama Pengganti Gibran, dari Dasco hingga Rosan

    1129 shares
    Share 452 Tweet 282
  • Wonho Umumkan Tur Dunia NOCHE 2027, Siap Konser di 10 Kota Amerika Serikat

    928 shares
    Share 371 Tweet 232
  • Warta Koperasi Edisi 4

    1176 shares
    Share 470 Tweet 294

OLAHRAGA

Persib vs Shan United: Maung Bandung Waspadai Transisi Cepat Raja Liga Myanmar
Olahraga

Persib vs Shan United: Maung Bandung Waspadai Transisi Cepat Raja Liga Myanmar

Editor Laurens Dami
Kamis, 19 November 2026 - 09:12

INDOPOSCO.ID – Persib Bandung tak ingin kehilangan momentum positif saat menjamu wakil Myanmar, Shan United, dalam lanjutan ASEAN Club Championship...

SelengkapnyaDetails
Shin Tae-yong Gembleng 40 Bintang Muda, Ajarkan Pentingnya Teknik Dasar

Shin Tae-yong Gembleng 40 Bintang Muda, Ajarkan Pentingnya Teknik Dasar

Senin, 16 November 2026 - 19:43
michael

MU Resmi Pecat Carrick, Siapkan Pochettino Jadi Nahkoda Baru

Jumat, 13 November 2026 - 08:17
john

Herdman Siapkan 22 Pemain untuk TC Timnas Indonesia, 4 Nama bakal Jalani Debut

Selasa, 10 November 2026 - 21:11
Arya Dwi Paramita

Pertamina MRS Jadi Kawah Candradimuka Pembalap Indonesia Menuju Panggung Dunia

Senin, 9 November 2026 - 19:19
    Go to the Customizer > JNews : Social, Like & View > Instagram Feed Setting, to connect your Instagram account.

Verifikasi Dewan Pers

Status Verifikasi Dewan Pers : Administratif dan faktual dengan nomor sertifikat 1132/DP-Verifikasi/K/X/2023
  • Redaksi
  • Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Wartawan
  • Sertifikat Dewan Pers

© - & DESIGN BY INDOPOSCO.ID.

No Result
Lihat Semua
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Daerah
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
    • Piala Dunia 2026
  • Gaya Hidup
  • Disway
  • Koran
  • Indeks

© - & DESIGN BY INDOPOSCO.ID.