INDOPOSCO.ID – Dua jembatan penyeberangan orang (JPO) yang berdiri berdekatan di Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, segera tak lagi memiliki fungsi yang sama.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memutuskan untuk membongkar JPO lama dan mengalihkan seluruh akses penyeberangan pejalan kaki ke JPO integrasi yang terhubung dengan Stasiun LRT Rasuna Said dan Halte TransJakarta.
Keputusan itu diambil Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung setelah meninjau langsung kondisi kedua JPO tersebut pada Minggu (9/8/2026).
Bagi Pramono, keberadaan dua JPO dengan fungsi serupa dalam jarak berdekatan justru tidak perlu dipertahankan jika salah satunya memiliki fasilitas yang jauh lebih lengkap.
“Dua-duanya ini fungsinya sama persis. Cuma yang satu dibuat oleh Pemerintah DKI Jakarta lebih lama, sementara yang satu lagi dibuat oleh LRT dan KAI lebih baru,” ucapnya.
JPO integrasi kemudian menjadi pilihan utama. Selain terhubung langsung dengan transportasi publik, fasilitas tersebut sudah dilengkapi lift dan guiding block. Kondisi ini membuat JPO integrasi dinilai lebih mampu memenuhi kebutuhan seluruh pengguna, termasuk penyandang disabilitas dan lanjut usia.
Sebaliknya, JPO lama belum memiliki fasilitas aksesibilitas yang memadai. Karena itu, mempertahankan dua JPO sekaligus dinilai bukan pilihan yang paling efektif.
Bahkan, opsi untuk menyatukan kedua JPO sempat dipertimbangkan. Namun, rencana tersebut urung dilakukan karena terdapat perbedaan ketinggian lantai sekitar 75 centimeter (cm).
Perbedaan tersebut dianggap berpotensi membuat akses menjadi tidak nyaman, terutama bagi pengguna yang membutuhkan jalur tanpa hambatan.
“Yang satu akan kita bongkar. Alasannya karena yang satu itu betul-betul tidak ramah terhadap disabilitas. Kalau kita sambungkan, ada beda ketinggian yang cukup tinggi,” jelas Pramono.
Dengan keputusan tersebut, pola penyeberangan di kawasan Rasuna Said akan dibuat lebih sederhana. Pejalan kaki nantinya diarahkan menggunakan satu JPO yang dinilai lebih aman, terintegrasi, dan ramah bagi semua kalangan.
Namun, pembongkaran tidak akan dilakukan secara tergesa-gesa. Pemprov DKI terlebih dahulu memastikan seluruh fasilitas pada JPO integrasi, termasuk lift, dapat berfungsi secara optimal sebelum akses lama sepenuhnya ditutup.
“Kami (Pemprov DKI) menargetkan pembongkaran rampung paling lambat September atau Oktober 2026. Pelaksanaannya akan diatur agar tidak mengganggu arus lalu lintas di Jalan Rasuna Said,” ujar Pramono.
Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Heru Suwondo mengatakan, proses pembongkaran masih menunggu penyelesaian administrasi aset bersama Badan Pengelolaan Aset Daerah serta tahapan pelelangan. Setelah seluruh proses tersebut selesai, pembongkaran diperkirakan tidak membutuhkan waktu lama.
“Kalau pembongkaran, saya lihat tidak begitu lama, mungkin sekitar dua sampai tiga minggu,” katanya.
Dengan demikian, dua JPO yang selama ini berdiri berdampingan di salah satu koridor tersibuk Jakarta itu akan segera menyisakan satu akses penyeberangan saja.(her)
