INDOPOSCO.ID – Diplomasi Indonesia menuju ekonomi rendah karbon kini diarahkan agar tak hanya berhenti sebagai komitmen di forum internasional. Pemerintah mulai mendorong lahirnya model nyata di lapangan, dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang diproyeksikan menjadi salah satu etalase transformasi industri hijau sekaligus laboratorium diplomasi dekarbonisasi Indonesia.
Langkah tersebut menjadi fokus dalam rangkaian diskusi terpumpun dan kunjungan lapangan yang digelar Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN) Kementerian Luar Negeri RI bersama Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Pusat dan Cabang Semarang, Universitas Negeri Semarang (UNNES), Universitas Diponegoro (UNDIP), serta didukung Synergy Policies dan ViriyaENB, Rabu (5/8/2026).
Forum tersebut menjadi bagian dari penyusunan strategi kebijakan luar negeri Indonesia dalam membangun kemitraan transisi energi bersih yang lebih kuat. Kegiatan ini sekaligus melanjutkan pemetaan percepatan transisi energi bersih yang telah dilakukan sepanjang 2025 oleh BSKLN Kemlu bersama Synergy Policies dan ViriyaENB, termasuk sebagai tindak lanjut dialog 1.5 track Indonesia-Tiongkok pada Januari 2026.
Salah satu pijakan pentingnya ialah kerja sama antara PT Kawasan Industri Terpadu Batang (PT KITB) dengan China State Construction Engineering Corporation melalui penandatanganan Nota Kesepahaman pembentukan Two Countries Twin Parks Indonesia-China pada 13 Maret 2025. Skema tersebut membuka peluang KEK Industropolis Batang dikembangkan sebagai proyek percontohan kawasan industri hijau yang mengacu pada keberhasilan Shenzhen di Tiongkok.
Di tengah persaingan global dalam penguasaan rantai pasok energi bersih dan teknologi menuju net zero, Indonesia dinilai membutuhkan bukti implementasi yang konkret. Karena itu, Batang dipandang sebagai lokasi strategis untuk menguji bagaimana kemitraan internasional mampu berkembang dari sekadar hubungan investasi menjadi kolaborasi yang menghasilkan nilai tambah bagi kedua negara.
Kepala BSKLN Kementerian Luar Negeri RI Muhammad Takdir menilai keberhasilan diplomasi dekarbonisasi sangat bergantung pada kesiapan ekosistem yang menopangnya.
“Diplomasi dekarbonisasi dilaksanakan dengan memperhatikan ekosistemnya. Kami mencatat adanya bibit ekosistem pengetahuan, keahlian, dan komitmen dari kalangan ahli di universitas, pelaku usaha, dan pemerintah di Semarang dan sekitarnya untuk meningkatkan ekonomi, kompetensi sumber daya manusia, dengan tetap memperhatikan lingkungannya,” kata Takdir.
Executive Director Synergy Policies, Dr. Dinna Prapto Raharja, menyebut forum tersebut menjadi momentum baru untuk memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi dekarbonisasi melalui pendekatan berbasis data, riset, dan pengalaman lapangan.
“Tiga hal yang kita ingin gali dari dialog ini adalah, pertama, sejauh mana ekosistem Batang siap memenuhi standar Eco-Industrial Park secara internasional. Kedua, di titik mana kebijakan, pembiayaan, dan kelembagaan kita masih terdapat bottleneck (hambatan),” ujar Dinna.
Ia menambahkan, tujuan berikutnya adalah memastikan pengalaman Indonesia mampu meningkatkan daya tawar dalam kerja sama internasional.
“Dan ketiga, bagaimana pengalaman ini bisa jadi modal tawar Indonesia pada kerja sama dengan Tiongkok. Bukan sekadar penerima investasi, tapi mitra yang menentukan standar dan mendapatkan pengakuan positif atas kontribusinya pada rantai pasok produk dan jasa yang diakui di tingkat global,” lanjutnya.
Diskusi menghadirkan sejumlah akademisi lintas disiplin yang mengupas tantangan pembangunan kawasan industri hijau dari berbagai sudut pandang.
Dr. Ganjar Samudro dari Departemen Teknik Lingkungan Universitas Diponegoro menyoroti kesiapan penerapan teknologi dekarbonisasi, ekonomi sirkular, hingga pengolahan limbah di kawasan industri.
Sementara itu, Guru Besar Ekonomi Pertanian UNNES Prof. Dr. Sucihatiningsih D.W. Prajanti menekankan pentingnya peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal, keterlibatan UMKM dalam rantai pasok industri, serta penguatan riset dan inovasi perguruan tinggi agar transisi energi berjalan secara inklusif.
Adapun Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Diponegoro Prof. Firmansyah menilai konsep kawasan hijau harus dibangun melalui hubungan yang saling menguntungkan antara industri dan masyarakat sekitar. Ia juga mendorong keterbukaan informasi mengenai kebutuhan tenaga kerja dari tenant KEK Batang sehingga perguruan tinggi dapat menyiapkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan industri.
Masukan dari para akademisi diperkaya pandangan berbagai pemangku kepentingan. Prof. Ngatindriatun dan Prof. Taofik Hidayat dari ISEI Semarang menggarisbawahi pentingnya kesiapan ekosistem daerah beserta dukungan pembiayaan.
Sementara itu, Arimba Eriwibowo dari DPP APINDO Jawa Tengah membagikan praktik terbaik pengembangan rantai pasok industri hijau dari kalangan dunia usaha. Dari Kementerian Luar Negeri, Vahd Nabyl Mulachela dan Spica Tutuhatunewa menegaskan kesiapan kementerian untuk membawa berbagai rekomendasi tersebut ke jalur diplomasi bilateral, termasuk bersama Tiongkok.
Muhammad Takdir kembali menegaskan komitmen Kemlu dalam mempromosikan KEK Batang melalui jaringan Perwakilan RI di luar negeri sebagai bagian dari strategi pengembangan kawasan.
Selain diskusi, peserta juga mengunjungi sejumlah pusat inovasi di UNNES dan UNDIP. Di UNNES, Rumah Inovasi menjadi wadah hilirisasi hasil penelitian menuju proses komersialisasi.
Sedangkan di UNDIP, peserta melihat langsung pengembangan Teaching Factory yang menghasilkan berbagai inovasi, mulai dari teknologi pengolahan air minum, pemanfaatan air hujan, pengolahan limbah kampus, hingga sistem pengelolaan sampah terpadu yang mampu mengubah limbah menjadi berbagai produk seperti bahan bakar, kompos, serta pakan ternak. Sistem tersebut menjadi bagian dari target kampus menuju konsep zero waste tanpa membuang residu ke tempat pembuangan akhir.
Seluruh hasil diskusi akan diperdalam melalui pertemuan dengan tenant serta kunjungan lapangan ke KEK Industropolis Batang pada Jumat (7/8/2026). Rangkaian kegiatan tersebut diharapkan melahirkan rekomendasi strategis bagi Kementerian Luar Negeri RI sekaligus memperkuat pesan bahwa diplomasi dekarbonisasi Indonesia dibangun dari kesiapan nyata di lapangan, bukan semata dari ruang perundingan internasional.(her)
