INDOPOSCO.ID – Penelitian tidak boleh berhenti sebagai publikasi ilmiah atau sekadar memenuhi kebutuhan akademik. Hasil riset harus terus hidup melalui ruang dialog agar mampu memberi kontribusi nyata bagi penyusunan kebijakan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik.
Semangat itu menjadi landasan Universitas Terbuka (UT) melalui Pusat Penelitian Keilmuan (PPK) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) menggelar Bedah Buku 2026 di Universitas Terbuka Convention Center (UTCC), Senin (3/8/2026). Kegiatan tersebut juga disiarkan secara daring melalui Zoom Meeting dan kanal YouTube UT.
Rektor UT Prof. Dr. Ali Muktiyanto mengatakan, forum ini merupakan bagian dari komitmen kampus agar hasil penelitian tidak berhenti di jurnal maupun buku, melainkan terus berkembang melalui diskusi yang melibatkan akademisi, praktisi, mahasiswa, hingga masyarakat.
“Penelitian harus menjadi gagasan yang hidup, diperdebatkan, diuji, dan memberikan manfaat nyata bagi pengembangan kebijakan publik,” ujar Ali di kampus UT, Senin (3/8/2026).
Bedah Buku 2026 menghadirkan dua karya dosen UT yang mengupas tata kelola pemerintahan dari perspektif berbeda.
Buku pertama, Teori dan Regulasi Otonomi Daerah karya Prof. Dr. Chanif Nurcholis, M.Si., membahas perjalanan kebijakan desentralisasi di Indonesia, mulai dari landasan teori, perkembangan regulasi, hingga implementasinya di berbagai daerah. Buku tersebut menawarkan pemahaman mengenai pentingnya otonomi daerah dalam menciptakan pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Sementara buku Siluet Dibalik Keputusan Diskresi karya Dr. Sofjan Aripin, M.Si., Dr. Hj. Rulinawaty, S.Sos., M.Si., dan Alvian Rachmad E.P. mengulas penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintahan sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan ketika regulasi belum mampu menjawab seluruh persoalan di lapangan.
Buku itu juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, kepentingan publik, dan akuntabilitas dalam penerapan diskresi.
Agar pembahasan lebih komprehensif, UT menghadirkan sejumlah pakar sebagai pembahas, yakni Prof. Dr. Djohermansyah Djohan dari IPDN, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Dr. Cheka Virgowansyah, S.STP., M.E., Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H. dari Universitas Indonesia, serta Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S. dari Universitas Brawijaya. Diskusi dipandu Prof. Dr. Maximus Gorky Sembiring, M.Sc.
Beragam perspektif yang disampaikan para narasumber membuat pembahasan tidak hanya berkutat pada teori, tetapi juga mengaitkannya dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan serta tantangan kebijakan yang dihadapi saat ini.
Forum tersebut diikuti akademisi, praktisi, mahasiswa, hingga masyarakat umum. Kehadiran berbagai kalangan itu menunjukkan isu tata kelola pemerintahan masih menjadi perhatian dan membutuhkan ruang diskusi yang terbuka.
Melalui Bedah Buku 2026, UT kembali menegaskan perannya sebagai perguruan tinggi yang tidak hanya menghasilkan karya ilmiah, tetapi juga membangun kolaborasi antara dunia akademik dengan kebutuhan nyata masyarakat. Harapannya, gagasan yang lahir dari penelitian dapat menjadi masukan bagi lahirnya kebijakan publik yang lebih adaptif, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (nas)
