INDOPOSCO.ID – Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Prof. Fauzan mendorong perguruan tinggi di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau (Kepri) membentuk konsorsium untuk memperkuat kontribusi kampus dalam menjawab berbagai persoalan pembangunan daerah, mulai dari kemiskinan, pengangguran hingga stunting.
Menurut Fauzan, perguruan tinggi tidak cukup hanya berfokus pada peningkatan tata kelola dan akreditasi. Kampus juga harus memastikan kehadirannya benar-benar dirasakan masyarakat melalui kontribusi nyata terhadap pembangunan.
“Kalau kita bicara tentang tata kelola pendidikan tinggi dari tahun ke tahun memang ada dinamika positif. Tetapi yang perlu menjadi pemikiran bersama adalah apakah perguruan tinggi kita dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan,” ujar Fauzan dalam keterangan, Minggu (2/8/2026).
Ia menilai Riau dan Kepri memiliki potensi ekonomi yang besar, tetapi juga menghadapi tantangan serius. Kepri, misalnya, masih mencatat tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,94 persen per Februari 2025. Sementara kesenjangan kemiskinan antarwilayah masih cukup tinggi di kedua provinsi tersebut. Di sisi lain, prevalensi stunting di Riau meningkat menjadi 20,1 persen pada 2024.
Karena itu, Fauzan menilai berbagai persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan oleh satu perguruan tinggi secara sendiri-sendiri. Dibutuhkan kolaborasi lintas kampus melalui pembentukan konsorsium yang menggabungkan kepakaran, sumber daya, fasilitas, dan hasil riset.
“Konsorsium itu sebenarnya adalah membangun satu ekosistem untuk memajukan pendidikan tinggi dan sekaligus berkontribusi terhadap pembangunan daerah,” katanya.
Sebagai contoh, Fauzan menyinggung keberhasilan konsorsium perguruan tinggi di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang melibatkan 27 perguruan tinggi dalam penanganan stunting dan kemiskinan melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Pendampingan Keluarga Stunting.
Menurutnya, pendekatan tersebut juga menghasilkan berbagai riset yang menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan berbasis kebutuhan masyarakat.
“Risetnya mengambil problem yang ada di daerah. Sehingga ketika mereka lulus, disertasinya dapat menjadi rekomendasi dasar pembuatan kebijakan daerah,” ungkapnya.
Selain memperkuat riset, Fauzan meminta perguruan tinggi meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Kampus juga didorong menciptakan lingkungan akademik yang mendukung mahasiswa menyelesaikan studi tepat waktu serta memiliki jejaring kolaborasi yang kuat.
Untuk mempercepat implementasi kolaborasi di wilayah LLDikti XVII, Fauzan menginstruksikan p
“Pemetaan kepakaran seluruh perguruan tinggi agar dapat disinergikan dengan program prioritas pemerintah daerah maupun kebutuhan dunia usaha dan dunia industri,” katanya. (nas)
