INDOPOSCO.ID – Pemerintah resmi memulai babak baru reformasi pelayanan publik melalui peluncuran Gerakan Nasional Pelayanan Publik (GNPP) yang digelar di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Jakarta, Jumat (24/7/2026). Mengusung tema “Tulus Melayani, Cepat Merespons, dan Berintegritas”, gerakan ini diarahkan untuk membangun budaya pelayanan yang lebih responsif, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Peluncuran GNPP ditandai dengan penandatanganan Surat Edaran Bersama oleh Menteri PANRB Rini Widyantini, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Indra Tektona. Penandatanganan tersebut turut disaksikan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman sebagai bentuk dukungan lintas lembaga terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dalam kesempatan itu, Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan bahwa gerakan nasional tersebut tidak berhenti pada seremoni, melainkan harus diwujudkan melalui perubahan nyata di setiap instansi pemerintah.
“Gerakan ini harus dimulai dari aksi nyata di setiap instansi. Gerakan ini dilambangkan dengan angka 24/7, sebagai simbol komitmen bahwa semangat melayani harus selalu hidup setiap saat, setiap kesempatan, dan dalam setiap tindakan aparatur negara,” ujar Rini.
Sebagai bagian dari penguatan layanan terpadu, pemerintah juga terus mempercepat pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) agar masyarakat dapat mengakses berbagai layanan dalam satu lokasi tanpa harus berpindah-pindah kantor.
Menurut Rini, hingga kini sudah terdapat sekitar 313 MPP yang beroperasi di berbagai daerah. Dari jumlah tersebut, 88 MPP dibangun pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Meski demikian, pemerintah masih menghadapi tantangan karena ratusan daerah belum memiliki fasilitas pelayanan terpadu tersebut.
“Masih ada sekitar 130 kabupaten yang belum memiliki Mal Pelayanan Publik. Pemerintah akan terus mendorong percepatan pembangunannya agar masyarakat tidak lagi harus berpindah dari satu kantor ke kantor lain,” tambahnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan pemerintah pusat akan memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah agar kualitas pelayanan publik semakin merata. Menurutnya, pelayanan publik merupakan wajah paling nyata dari kehadiran negara di tengah masyarakat.
Ia juga mengakui pembangunan MPP masih menjadi pekerjaan rumah karena masih banyak daerah yang belum memilikinya.
“Kita bisa memahami kalau ada daerah dengan jumlah penduduk yang tidak terlalu banyak. Tetapi tidak ada salahnya tetap dibangun Mal Pelayanan Publik,” tutur Tito.
Tito menjelaskan, seluruh pemerintah daerah sejatinya telah memiliki perangkat kelembagaan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
“Karena itu, keberadaan MPP dinilai penting untuk mengintegrasikan berbagai jenis layanan dalam satu tempat sehingga proses pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien,” tutupnya.
Ke depan, transformasi pelayanan publik juga akan diarahkan menuju sistem yang semakin digital. Pemerintah menargetkan masyarakat tidak lagi harus selalu datang ke kantor pemerintahan karena berbagai layanan akan tersedia secara daring maupun virtual, sehingga akses pelayanan menjadi lebih mudah, cepat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.(her)
