oleh: Usni Hasanudin, Kaukus Muda Betawi
Jakarta sedang berada di persimpangan jalan sejarah. Pasca-pemindahan ibu kota negara, kota ini dituntut mendefinisikan ulang jati dirinya. Kehilangan status sebagai pusat pemerintahan justru membuka peluang emas bagi Jakarta untuk bersolek menjadi kota global yang tak hanya unggul secara ekonomi, tetapi juga berakar kuat secara budaya. Di ruang transisi inilah, eksistensi masyarakat Betawi menemukan momentum krusialnya.
Betawi bukan sekadar entitas kebudayaan pelengkap dekorasi sejarah Jakarta. Ia adalah fondasi dari kosmopolitanisme Jakarta itu sendiri, sebuah identitas yang lahir dari dialektika perjumpaan multikultural sejak era Sunda Kelapa, Batavia, hingga metropolitan hari ini. Namun, di tengah gemuruh transformasi menuju kota global, masyarakat Betawi justru dihadapkan pada paradoks internal yang akut. Tantangan eksistensial terbesar Betawi hari ini bukan datang dari intervensi luar, melainkan dari kegagalan melakukan pembaruan dari dalam (self-reform).
Sebuah pertanyaan reflektif harus diajukan: Apakah Betawi akan tumbuh menjadi motor penggerak kebudayaan Jakarta masa depan, ataukah ia berakhir sebagai ornamen masa lalu yang romantis namun kehilangan relevansi fungsionalnya dalam pembangunan kota?
Jebakan Romantisme Budaya
Di sinilah visi “Betawi Emas” harus diletakkan. Ia tidak boleh sekadar menjadi jargon politik akomodatif atau slogan kebanggaan identitas yang artifisial. Betawi Emas adalah sebuah manifesto gerakan untuk melahirkan episentrum baru masyarakat Betawi yang berpendidikan tinggi, mandiri secara ekonomi, responsif terhadap modernitas, dan memiliki kepemimpinan yang berwawasan global.
Sayangnya, selama ini artikulasi kebetawian kita masih sering terjebak dalam ruang domestik-kultural yang superfisial. Kehadiran Betawi di ruang publik kerap kali direduksi sebatas selebrasi festival, parade pakaian adat, ornamen arsitektural, atau ritus kuliner tahunan. Tentu saja, seluruh kerja merawat memori kolektif itu penting. Namun, kebudayaan yang hidup tidak akan bertahan lama jika hanya dirayakan melalui glorifikasi masa lalu. Kebudayaan harus mampu dikonversi menjadi energi pembangunan.
Kota-kota global dunia telah membuktikan bahwa kebudayaan adalah bentuk soft power yang strategis. Ia menjadi komoditas ekonomi kreatif, magnet pariwisata, instrumen diplomasi kota, hingga basis spiritualitas warganya. Jakarta memerlukan karakter pembeda (distinction) di kancah global, dan ruh pembeda itu tertanam kuat pada genetika kebudayaan Betawi.
Ironisnya, realitas hari ini memperlihatkan pemandangan yang kontras. Betawi kerap kali dihormati dalam teks pidato para pejabat, namun absen dalam perumusan kebijakan strategis. Kebudayaan Betawi dirayakan meriah di panggung-panggung seremonial, tetapi masyarakatnya kerap kali terpinggirkan dari arus utama perputaran ekonomi kota. Disparitas antara representasi simbolik dan realitas empirik inilah yang menuntut adanya otokritik terbuka di tubuh gerakan Betawi.
Gugatan Regenerasi dan Fragmentasi Elite
Perjalanan panjang bertahannya kebudayaan Betawi hingga hari ini tentu merupakan utang budi pada ketekunan generasi tua. Mereka adalah para penjaga gawang nilai, perintis organisasi, dan pejuang regulasi yang memastikan suara Betawi tetap terdengar di tengah deru modernisasi Jakarta. Penghormatan atas dedikasi sejarah ini adalah hal yang mutlak.
Namun, penghormatan tidak boleh menjelma menjadi kultus individu yang mengharamkan evaluasi.
Kita harus jujur mengakui adanya sumbatan sosiologis: kecenderungan sebagian elite dan tokoh senior Betawi yang masih mengidap sindrom kepemimpinan patrimonial lama.
Dalam banyak momentum, sebagian elite senior ini tanpa sadar memperlebar jarak dengan generasi muda akibat keengganan melepas dominasi ruang kepemimpinan, ego sektoral atas simbol kehormatan, serta klaim monopoli representasi tunggal.
Perdebatan melelahkan seputar “siapa yang paling asli”, “siapa yang paling senior”, atau “siapa yang paling berhak berbicara atas nama Betawi” adalah cerminan dari narsisme kelompok yang kontraproduktif. Energi kolektif yang semestinya dikerahkan untuk memetakan masa depan, habis terbakar dalam konflik perebutan legitimasi internal.
Dampaknya nyata: fragmentasi gerakan Betawi kian meruncing.
Padahal, lanskap tantangan yang dihadapi anak muda Betawi hari ini telah berubah radikal. Mereka tidak lagi sekadar bertarung melawan problem klasik seperti akses pendidikan dan kemiskinan struktural, melainkan juga harus bersaing dalam pusaran disrupsi digital dan kompetisi global pasar tenaga kerja. Generasi muda ini membutuhkan ruang inkubasi untuk tumbuh dan berinovasi, bukan sekadar ruang instruksi untuk menjadi pelaksana teknis kegiatan para senior.
Mereka membutuhkan estafet kepemimpinan yang riil, bukan sekadar janji regenerasi di atas kertas. Jika generasi tua memiliki kearifan sejarah, maka generasi muda memiliki navigasi masa depan.
Konflik antargenerasi ini hanya akan merugikan eksistensi Betawi secara keseluruhan. Betawi tidak boleh dibiarkan menjadi kebudayaan yang sunyi, yang hanya dirawat oleh mereka yang sibuk mengenang masa lalu, seraya menutup pintu bagi mereka yang akan menjalankan masa depan.
Kelembagaan Adat dan Ruh Jakarta Global
Problem struktural lain yang menghambat akselerasi Betawi Emas adalah inflasi kelembagaan yang terfragmentasi. Menjamurnya berbagai ormas memang menunjukkan tingginya partisipasi warga. Namun, kuantitas organisasi ini belum berbanding lurus dengan hadirnya daya tawar politik dan ekonomi yang solid. Yang sering terjadi justru rivalitas ego sektoral.
Gerakan Betawi harus segera bergeser dari sekadar politik representasi (berburu jabatan dan eksistensi) menuju politik transformasi (pemberdayaan dan penciptaan dampak).
Momentum transformasi itu kini terbuka lebar lewat disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ).
Amanah undang-undang ini secara eksplisit membuka jalan bagi lahirnya Lembaga Adat dan Kebudayaan Betawi. Kehadiran lembaga ini jangan hanya dipandang sebagai restrukturisasi birokrasi kebudayaan baru, melainkan harus dimaknai sebagai jangkar institusional bagi masa depan Jakarta.
Lembaga Adat dan Kebudayaan Betawi adalah instrumen krusial yang akan menginjeksikan ruh lokalitas ke dalam tubuh global Jakarta. Tanpa lembaga adat yang otoritatif, inklusif, dan visioner, Jakarta berisiko menjadi kota global yang superfisial—berkilau secara infrastruktur tetapi gersang secara spiritual dan identitas.
Gayung bersambut, keinginan kuat untuk mewadahi kebudayaan ini didukung penuh oleh Pemerintah Provinsi Jakarta. Pemprov menyadari bahwa daya saing Jakarta di panggung internasional sangat bergantung pada keunikan kultural yang dimilikinya. Namun, dukungan politik yang kuat dari pemerintah daerah ini akan menjadi sia-sia jika internal masyarakat Betawi sendiri gagap menangkapnya.
Institusi ini harus diisi oleh pemikiran-pemikiran segar, bukan sekadar menjadi wadah bagi bagi-bagi jatah kekuasaan kaum elite tua.
Di sinilah urgensi keterlibatan anak muda, seperti melalui simpul Kaukus Muda Betawi, menjadi sangat vital. Lembaga Adat ini harus diisi oleh generasi baru yang mampu menjembatani tradisi dengan inovasi, mengawinkan sejarah dengan teknologi, serta merekonsiliasi identitas lokal dengan visi global. Generasi muda Betawi harus dipersiapkan mengisi pos-pos strategis sebagai akademisi yang disegani, aktor ekonomi kreatif yang andal, teknokrat yang visioner, dan pembuat kebijakan yang berintegritas.
Regenerasi tulen bukanlah soal pergantian angka usia di KTP, melainkan pergeseran paradigma berpikir (shifting paradigm).
Menuju Betawi Emas
Untuk mengaktualisasikan visi Betawi Emas di tengah status baru Jakarta, ada empat agenda strategis yang musti dieksekusi tanpa penundaan:
Pertama, Mengawal Operasionalisasi Lembaga Adat. Dukungan kuat Pemprov Jakarta harus segera dikonversi menjadi regulasi turunan (Perda/Pergub) yang progresif. Lembaga Adat dan Kebudayaan Betawi harus didesain sebagai “rumah besar” kebudayaan yang integratif untuk menyatukan potensi finansial, intelektual, dan sosial, ketimbang memelihara sekat-sekat perbedaan organisasi yang ada.
Kedua, Kapitalisasi Budaya Berbasis Kesejahteraan. Budaya Betawi harus bertransformasi dari sekadar tontonan menjadi tuntunan ekonomi yang produktif. Re-branding industri kreatif Betawi—baik di sektor pariwisata, kuliner, fesyen, maupun seni pertunjukan—harus didorong masuk ke dalam ekosistem ekonomi digital global yang kompetitif.
Ketiga, Institusionalisasi Nilai Budaya. Pewarisan nilai-nilai keluhuran Betawi (seperti egalitarianisme, religiositas, dan keterbukaan) tidak boleh diserahkan pada proses alamiah yang acak. Ia harus diinstitusikan, kontekstual dan adaptif terhadap perkembangan zaman kota global.
Keempat, Konsolidasi Lintas Generasi. Menghilangkan sekat senioritas-junioritas dalam merumuskan masa depan. Kaum muda diberikan panggung eksekusi inovasi, sementara kaum tua mengawal sebagai penjaga kompas moralitas dan nilai luhur adat.
Masyarakat Betawi memiliki modal sosial yang sangat mewah: karakter yang terbuka, elastisitas dalam beradaptasi, watak egaliter yang kental, serta sejarah panjang sebagai perekat tenun kebangsaan. Namun, seluruh modal kultural itu akan menjadi sia-sia tanpa adanya keberanian kolektif untuk melakukan autokritik dan reformasi internal.
Betawi Emas tidak akan pernah dilahirkan dari rahim nostalgia masa lalu yang melankolis, bukan pula dari ruang-ruang rapat organisasi yang sarat konflik kepentingan elite. Betawi Emas hanya akan mewujud ketika generasi tua bersedia melapangkan dada menjadi mentor dan fondasi yang kokoh, sementara generasi muda melangkah maju membawa obor inovasi dan perubahan.
Sebab, masa depan Betawi bukanlah hak milik eksklusif dari satu faksi, satu ormas, atau satu generasi. Ia adalah tanggung jawab historis bersama. Jakarta tidak lagi sekadar membutuhkan Betawi sebagai narasi masa lalu yang eksotik; Jakarta membutuhkan Lembaga Adat dan Kebudayaan Betawi sebagai energi hidup penggerak peradaban kota global masa depan.(*)
