INDOPOSCO.ID – Persoalan layanan kesehatan di Indonesia dinilai bukan semata-mata karena kekurangan dokter. Yang lebih mendesak justru pembenahan distribusi tenaga kesehatan (Nakes) agar tidak terus menumpuk di kota besar, sementara masyarakat di daerah masih kesulitan mendapatkan layanan medis.
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menegaskan, selama ini perdebatan soal krisis dokter terlalu berfokus pada penambahan jumlah tenaga kesehatan. Padahal, akar persoalan berada pada pemerataan dan tata kelola penempatannya.
“Persoalan yang paling dirasakan masyarakat adalah distribusi tenaga kesehatan yang belum merata. Masih banyak daerah yang kesulitan mendapatkan layanan dokter, sementara di kota-kota besar justru terjadi penumpukan tenaga medis,” kata Netty dalam keterangan, Selasa (7/7/2026).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meminta pemerintah menyusun perencanaan tenaga kesehatan secara nasional, dengan memetakan kebutuhan setiap daerah berdasarkan jumlah penduduk, karakteristik wilayah, beban penyakit, hingga kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan.
Menurutnya, penempatan dokter tidak cukup hanya melalui kebijakan penugasan. Pemerintah juga harus menyediakan insentif yang memadai, jenjang karier yang jelas, fasilitas kerja yang layak, hingga dukungan terhadap kehidupan sosial tenaga kesehatan yang bertugas di daerah.
Tak hanya soal SDM, Netty juga menyoroti pembangunan rumah sakit dan pengadaan alat kesehatan. Dia mengingatkan agar investasi sektor kesehatan dilakukan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat sehingga tidak terjadi ketimpangan fasilitas antardaerah.
Di sisi lain, Netty menyambut positif pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) di sektor kesehatan. Namun, teknologi tersebut, menurutnya, hanya berfungsi sebagai pendukung, bukan pengganti dokter.
AI, dikatakan dia, dinilai dapat membantu proses skrining, analisis data kesehatan, membaca hasil pemeriksaan penunjang hingga mempercepat administrasi pelayanan. Meski demikian, keputusan klinis tetap harus berada di tangan dokter karena membutuhkan pertimbangan profesional dan etika.
Netty juga mengingatkan meningkatnya usia harapan hidup masyarakat harus diimbangi perubahan arah pembiayaan kesehatan. Fokus layanan, katanya, perlu bergeser ke upaya promotif dan preventif melalui penguatan layanan primer, deteksi dini penyakit, pengendalian penyakit kronis, serta pelayanan bagi kelompok lanjut usia.
“Kami mendorong penguatan audit medis sebagai instrumen untuk meningkatkan mutu pelayanan dan memberikan perlindungan bagi tenaga kesehatan yang bekerja sesuai standar profesi,” katanya.
Netty menambahkan, reformasi sistem kesehatan hanya akan berhasil jika pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi profesi, fasilitas pelayanan kesehatan, akademisi, dan masyarakat bergerak bersama mewujudkan layanan kesehatan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan.(nas)
