INDOPOSCO.ID – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memperoleh dukungan awal dari mayoritas fraksi di DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025. Dukungan tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (7/7/2026), setelah seluruh fraksi menyampaikan pandangan umumnya.
Delapan fraksi yang menyampaikan sikap, yakni PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PKS, PAN, dan Demokrat, pada prinsipnya menyepakati agar RUU tersebut dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya sesuai mekanisme yang berlaku di parlemen.
Dalam pandangannya, fraksi-fraksi menilai pelaksanaan APBN 2025 berhasil menjaga kredibilitas pengelolaan keuangan negara di tengah tantangan ekonomi global. APBN juga dinilai tetap mampu menjalankan fungsinya sebagai instrumen menjaga stabilitas ekonomi sekaligus menopang agenda pembangunan nasional.
Apresiasi turut diberikan atas keberhasilan pemerintah kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2025. Capaian tersebut dipandang mencerminkan konsistensi pemerintah dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan fiskal.
Meski demikian, DPR tetap memberikan sejumlah catatan untuk menjadi perhatian pemerintah. Beberapa isu yang disorot meliputi upaya meningkatkan penerimaan negara, optimalisasi pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL), pengelolaan utang yang lebih hati-hati dan berkelanjutan, hingga peningkatan kualitas tata kelola fiskal. Berbagai rekomendasi itu diharapkan mampu memperkuat ketahanan APBN sebagai fondasi pembangunan jangka panjang.
Sebelumnya, saat menyampaikan keterangan pemerintah mengenai RUU tersebut, Purbaya menegaskan bahwa APBN 2025 dirancang bukan sekadar sebagai instrumen belanja negara, tetapi juga sebagai penopang kesinambungan pembangunan nasional.
“APBN 2025 memiliki nilai yang sangat strategis. APBN ini disusun untuk menjaga keberlanjutan, penguatan, dan akselerasi program-program pembangunan tetap berjalan optimal,” ujar Purbaya.
Menurutnya, kualitas tata kelola keuangan negara akan terus diperkuat melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas fiskal agar APBN tetap memiliki kredibilitas yang tinggi.
“Capaian ini menunjukkan konsistensi dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas fiskal dari waktu ke waktu. Meskipun demikian, capaian tersebut bukanlah tujuan akhir, tetapi menjadi landasan untuk terus mendorong perbaikan tata kelola yang berkelanjutan,” jelas Purbaya.
Pemerintah, lanjut Purbaya, menyambut positif seluruh pandangan yang disampaikan fraksi-fraksi DPR. Masukan tersebut akan menjadi bahan penting dalam proses pembahasan RUU Pertanggungjawaban APBN 2025 pada tahapan berikutnya.
Ia menegaskan pemerintah tetap berkomitmen menjaga kesehatan fiskal melalui pengelolaan APBN yang semakin transparan dan akuntabel.
“Pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga APBN yang sehat, kredibel, transparan, dan akuntabel guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, memperkuat ketahanan fiskal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.(her)
