INDOPOSCO.ID – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Dr. KH. Ahmad Heryawan (Aher), menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menyiapkan anggaran insentif fiskal sebesar Rp1 triliun bagi pemerintah daerah yang mampu menunjukkan kinerja terbaik dalam berbagai indikator pembangunan.
Program yang diumumkan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, tersebut akan memberikan penghargaan berupa dana insentif antara Rp1 miliar hingga Rp3 miliar kepada daerah-daerah berprestasi. Penilaian dilakukan berdasarkan sejumlah indikator prioritas, seperti penanggulangan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, pemanfaatan pendanaan kreatif, penurunan angka pengangguran, serta pengendalian inflasi daerah.
Menurut Aher, kebijakan tersebut merupakan bentuk apresiasi yang tepat bagi pemerintah daerah yang bekerja secara serius, terukur, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.
“Pemberian insentif fiskal kepada daerah berprestasi merupakan langkah positif yang patut diapresiasi. Kebijakan ini dapat menjadi pemicu semangat bagi pemerintah daerah untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta efektivitas pembangunan,” ujar Aher kepada wartawan, Kamis (18/6/2026).
Mantan Gubernur Jawa Barat dua periode itu juga menilai skema kompetisi yang dibagi berdasarkan regional Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku-Nusa Tenggara, dan Papua merupakan pendekatan yang adil serta proporsional.
Menurutnya, setiap wilayah memiliki karakteristik, tantangan, dan tingkat pembangunan yang berbeda sehingga penilaian perlu mempertimbangkan kondisi masing-masing daerah.
“Kita mendukung pembagian berdasarkan regional agar kompetisi berlangsung lebih sehat dan objektif. Setiap wilayah memiliki kondisi geografis, sosial, dan ekonomi yang berbeda, sehingga penilaiannya perlu mempertimbangkan konteks tersebut,” jelasnya.
Aher menegaskan bahwa indikator yang digunakan Kemendagri merupakan isu-isu strategis yang berpengaruh langsung terhadap kualitas hidup masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah perlu menjadikan program pengentasan kemiskinan, penanganan stunting, penciptaan lapangan kerja, serta pengendalian inflasi sebagai prioritas utama dalam penyusunan kebijakan dan penganggaran.
“Fokus pada pengurangan kemiskinan, penanganan stunting, penciptaan lapangan kerja, dan pengendalian inflasi merupakan langkah strategis untuk memperkuat fondasi pembangunan daerah. Insentif ini harus menjadi dorongan agar kepala daerah tidak hanya menjalankan rutinitas birokrasi, tetapi juga menghasilkan terobosan yang berdampak nyata,” tegas Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI tersebut.
Lebih lanjut, legislator Partai Keadilan Sejahtera dari Daerah Pemilihan Jawa Barat II itu mengapresiasi penggunaan data terverifikasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai dasar penilaian. Menurutnya, penggunaan indikator yang objektif dan terukur akan meningkatkan kredibilitas program sekaligus memastikan penghargaan diberikan kepada daerah yang benar-benar menunjukkan capaian kinerja terbaik.
Aher berharap program insentif fiskal tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi antardaerah, tetapi juga menjadi instrumen efektif untuk mempercepat pemerataan pembangunan nasional. Ia juga mendorong Kemendagri untuk terus melakukan pendampingan dan menyebarluaskan praktik-praktik terbaik dari daerah yang berhasil agar dapat direplikasi oleh daerah lain.
“Penilaian berbasis data BPS sangat penting untuk memastikan penghargaan diberikan kepada daerah yang benar-benar menunjukkan capaian kinerja. Tujuan akhirnya bukan sekadar memenangkan kompetisi, melainkan menghadirkan pelayanan yang lebih baik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mempercepat kemajuan daerah di seluruh Indonesia. Karena itu, program ini perlu dikawal secara konsisten dan berkelanjutan,” pungkas Aher. (dil)
