INDOPOSCO.ID – KPK terus mendorong penguatan budaya antikorupsi di lingkungan birokrasi melalui Program ASN Berintegritas. Inisiatif berbasis pembelajaran digital ini dirancang untuk menanamkan nilai-nilai integritas kepada jutaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh Indonesia.
Langkah tersebut mendapat dukungan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini. Menurutnya, program yang digagas KPK itu selaras dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas dan kompetensi ASN.
“Inisiatif KPK dalam mengembangkan Program ASN Berintegritas patut diapresiasi sebagai salah satu upaya memperkuat budaya integritas ASN melalui pendekatan pembelajaran digital yang menjangkau ASN secara luas,” ujar Rini di Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Program ASN Berintegritas hadir sebagai bagian dari upaya memperkuat karakter aparatur negara sekaligus mendukung implementasi nilai dasar BerAKHLAK. Melalui platform digital, KPK menargetkan seluruh ASN dapat mengakses materi pembelajaran yang menekankan sembilan nilai antikorupsi, yakni jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil.
Rini menilai pemanfaatan teknologi menjadi solusi penting dalam memperluas akses pengembangan kompetensi ASN. Apalagi, mayoritas ASN Indonesia berada di daerah sehingga membutuhkan metode pembelajaran yang efektif dan mudah dijangkau.
Saat ini jumlah ASN di Indonesia mencapai sekitar 6,7 juta orang, dengan sekitar 79 persen di antaranya bertugas di berbagai daerah. Karena itu, digitalisasi dinilai mampu mempercepat pemerataan pendidikan integritas bagi seluruh aparatur negara.
Tak hanya berdampak pada penguatan tata kelola pemerintahan, program tersebut juga dinilai mendukung komitmen Indonesia dalam memenuhi standar Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) pada sektor Public Integrity and Anti-Corruption (PIAC).
“Khususnya terkait pengembangan kapasitas dan pendidikan integritas bagi aparatur publik,” ungkap Rini.
Meski demikian, implementasi program secara nasional masih memerlukan pembahasan lanjutan. Pemerintah perlu memastikan kesiapan sistem, mekanisme pemantauan, hingga integrasi data peserta agar pelaksanaannya berjalan efektif dan terukur.
Selain itu, peluang integrasi Program ASN Berintegritas ke dalam platform InaGOV juga akan dibahas bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) guna memperkuat ekosistem pengembangan kompetensi ASN secara nasional.
“Program ini berpotensi menjadi salah satu instrumen pendukung dalam upaya membangun ASN yang berintegritas dan adaptif terhadap tantangan tata kelola pemerintahan,” tegasnya. (her)
