INDOPOSCO.ID – Jujur, sebagai buat saya ini lebih soal kepercayaan investor dan pebisnis kepada pemerintah daripada sekadar soal nilai tukar.
Kalau kita lihat ekonomi di lapangan, apalagi di daerah, kegiatannya sebenarnya masih jalan. Berbagai program pemerintah menyalurkan uang ke masyarakat dan ikut medorong konsumsi.
Karena itu, ketika muncul wacana bahwa Menteri Keuangan perlu diganti, saya justru bertanya sebaliknya. Apakah masalah yang sedang kita hadapi benar-benar berasal dari pengelolaan fiskal?
Salah satu indikator investor, pebisnis, dan masyarakat yang utama adalah future expectations. Apakah Indonesia negara yang cukup stabil untuk investasi jangka panjang? Dan apakah Indonesia benar-benar siap menjalankan semua program besar yang sedang didorong?
Apakah masa depan Indonesia cukup terang? Saya rasa itu pula pertanyaan teman-teman yang sering pakai hashtag #kaburajadulu.
Menurut saya, masalah kita bukan kurang ide untuk memajukan indonesia. Yang kurang adalah kesiapan eksekusi untuk benar-benar menjalankannya.
Ambil contoh Koperasi Desa Merah Putih.
Niat awalnya bagus sekali: membantu masyarakat lepas dari jeratan pinjol dan judi online. Tetapi karena targetnya besar dan harus jalan serentak, muncul pertanyaan-pertanyaan penting. Siapa yang menjalankan? Apakah pengelolanya mampu menjalankan usaha?
Karena membangun gedungnya itu mudah. Yang sulit adalah membuat usahanya hidup dan bertahan lama.
Saya juga sempat melihat ada koperasi yang berdiri di lokasi yang kurang pas, jauh dari keramaian dan kegiatan ekonomi warga.
Kalau sebuah usaha dibangun di tempat yang salah, dijalankan oleh orang yang belum cukup siap, apakah bisa bertahan?
Ambisi mendorong untuk terjun langsung ke skala nasional tanpa memastikan kesiapan program dengan baik. Dan sejujurnya, menurut saya tidak semua program harus dijalankan sekaligus di seluruh Indonesia.
Kalau Makan Bergizi Gratis difokuskan ke daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), dampaknya pasti jauh lebih terasa. Di sana masalah gizinya nyata, dan bantuan negara memang sangat dibutuhkan.
Tetapi begitu satu program langsung dijalankan untuk seluruh Indonesia, tantangannya berubah. Apakah supply chainnya siap? Dan apakah benar siswa di Jakarta atau kota-kota besar membutuhkannya?
Soal keuangan negara, Menteri Keuangan sudah berusaha menjaganya tetap sehat. Pengeluaran negara masih dalam batas aman, defisitnya di bawah 3%, dan utang di 40% dari PDB, normal untuk ukuran ekonomi kita.
Tetapi menjaga kepercayaan itu bukan tugas Kementerian Keuangan saja. Kepercayaan pasar dibangun dari keseluruhan: dari bagaimana program dijalankan, bagaimana kebijakan support satu dengan yang lain, dan bagaimana negara membuktikan bahwa ia benar-benar mampu menepati apa yang dijanjikan.
Itu tanggung jawab seluruh pemerintah, bukan satu kementerian.
Jadi pertanyaan selanjutnya: apakah PT DSI, Badan Ekspor Satu Pintu, bisa berjalan dengan efisien dan profesional?
Saya masih ingat salah satu kuliah saya di kelas Ekonomi UC Berekeley. Untuk sebuah negara memiliki sustained high per-capita income growth, negara tersebut memerlukan 4 pillar utama: institusi yang kokoh, penduduk yang sehat dan terdidik, serta infrastruktur yang memadai.
Kalau keempat hal ini kuat, kualitas manusianya meningkat dan ekonominya berkembang. Menariknya, dari keempat pilar itu, institusi sering disebut yang paling fundamental. Institusi yang kokoh berarti hak milik yang aman, hukum dan kontrak yang ditegakkan secara adil, serta kekuasaan yang dibatasi agar usaha berjalan secara fair.
Tanpa itu, orang akan enggan berbisnis, berinvestasi, ataupun berinovasi.
Pertanyaannya: apa Indonesia sudah investasi di tempat yang tepat?
Pertumbuhan 8% itu bukan hal yang mustahil. Tetapi tidak akan tercapai hanya dengan meluncurkan lebih banyak program. Ia tercapai dengan membangun kemampuan negara untuk menjalankan program-program itu dengan baik.
Ini hanya sedikit aspirasi saya. Semoga bisa menjadi masukan, terutama bagi teman-teman yang di pusat.
—Risa, 5 Juni 2026.
