INDOPOSCO.ID – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Heryawan (Aher), mendukung langkah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI dalam memperkuat tata kelola digital menjelang tahapan Pemilu 2027 guna menghadapi tantangan misinformasi dan disinformasi yang semakin masif di ruang siber.
Dukungan tersebut disampaikan Aher menanggapi pernyataan Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja dalam workshop regional di Universitas Diponegoro beberapa waktu lalu, yang menekankan pentingnya persiapan pengawasan ruang digital sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas demokrasi di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan media sosial.
Menurut Aher, transformasi digital telah mengubah lanskap politik dan demokrasi secara signifikan. Karena itu, tata kelola ruang digital harus dipersiapkan secara serius agar proses demokrasi tetap berjalan secara sehat, jujur, dan berintegritas.
“Transformasi digital telah mengubah lanskap demokrasi dan politik. Karena itu, tata kelola ruang digital harus dipersiapkan secara serius agar demokrasi tetap sehat, jujur, dan berintegritas,” kata Aher, Selasa (2/6/2026).
Mantan Gubernur Jawa Barat dua periode itu juga mengapresiasi langkah Bawaslu yang telah menjalin kerja sama dengan berbagai platform digital melalui nota kesepahaman untuk memperkuat pengawasan ruang siber menjelang pemilu mendatang.
Menurutnya, kolaborasi antara penyelenggara pemilu dan platform digital menjadi faktor penting dalam mempercepat penanganan hoaks, ujaran kebencian, manipulasi informasi, serta berbagai bentuk pelanggaran kampanye yang terjadi di dunia maya.
“Pengawasan pemilu tidak lagi cukup hanya dilakukan di ruang fisik. Hari ini ruang digital menjadi arena utama pertarungan opini publik sehingga pengawasan siber harus diperkuat secara profesional dan adaptif,” tegas Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI tersebut.
Aher juga mendukung keterlibatan aktif Indonesia bersama negara-negara ASEAN dalam menyusun panduan regional terkait tata kelola politik digital. Menurutnya, tantangan disinformasi dan manipulasi digital bersifat lintas batas negara sehingga membutuhkan pendekatan kolaboratif antarnegara di kawasan.
Ia menilai sinergi antara pemerintah, penyelenggara pemilu, masyarakat sipil, akademisi, media, dan penyedia platform digital menjadi kunci untuk menjaga integritas proses demokrasi menjelang meningkatnya intensitas politik pada 2028.
“Indonesia harus menjadi pelopor demokrasi digital yang sehat di kawasan ASEAN. Penguatan regulasi, literasi digital, dan kerja sama regional sangat diperlukan agar perkembangan teknologi tidak merusak kualitas demokrasi,” ujarnya.
Aher menegaskan bahwa demokrasi yang berkualitas membutuhkan ruang digital yang sehat. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan perlu bekerja sama melawan misinformasi, disinformasi, dan berbagai bentuk manipulasi politik demi mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat. (dil)
