INDOPOSCO.ID – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memperkuat perannya dalam ekosistem perumahan nasional melalui percepatan penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) dari sisi pasokan (supply) maupun permintaan (demand). Hingga 18 Mei 2026, realisasi pencairan KPP nasional BTN telah mencapai sekitar Rp2,97 triliun.
Pencapaian tersebut terdiri atas KPP Supply sebesar Rp1,98 triliun dan KPP Demand sebesar Rp987 miliar. Realisasi tersebut masing-masing telah mencapai sekitar 33 persen dari kuota KPP Supply 2026 sebesar Rp6 triliun dan 25 persen dari target KPP Demand 2026 sebesar Rp4 triliun.
Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, mengatakan keseimbangan antara sisi supply dan demand menjadi kunci penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem perumahan nasional.
“Kami di BTN menyadari bahwa penyediaan hunian layak bagi masyarakat tidak dapat diselesaikan hanya dari satu sisi. KPP Supply hadir untuk memperkuat kapasitas pengembang dalam membangun proyek perumahan, sementara KPP Demand memastikan masyarakat memiliki akses pembiayaan yang terjangkau untuk memiliki rumah guna mendukung usaha,” ujar Nixon dalam keterangannya, Selasa (20/5/2026).
Menurutnya, sinergi antara kedua aspek tersebut menjadi bagian dari strategi transformasi Beyond Mortgage BTN untuk menghadirkan ekosistem pembiayaan perumahan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Sebagai bagian dari akselerasi penyaluran KPP, BTN juga aktif menggelar akad massal di berbagai daerah. Pada 3 Mei 2026 di Surabaya, BTN memfasilitasi closing bagi 245 debitur KPP dengan total pembiayaan mencapai Rp305,26 miliar.
Dari jumlah tersebut, pembiayaan sisi supply meliputi 66 pengembang senilai Rp171 miliar, enam kontraktor sebesar Rp30 miliar, serta 10 toko bangunan sebesar Rp50 miliar. Sementara dari sisi demand, terdapat 163 debitur dengan nilai pembiayaan mencapai Rp53 miliar.
Selanjutnya pada 7 Mei 2026 di Lampung, BTN kembali menggelar akad massal KPP dengan realisasi pembiayaan KPP Supply sebesar Rp162,6 miliar untuk 100 debitur dan KPP Demand sebesar Rp4,6 miliar.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya BTN untuk mempercepat penyerapan pembiayaan sekaligus memperkuat keterhubungan antara pengembang dan konsumen di daerah.
Secara nasional, KPP Supply BTN mencatatkan pencairan sebesar Rp1,98 triliun dengan dukungan kepada 178 debitur skala UMKM maupun wilayah. Wilayah Jawa Barat menjadi salah satu kontributor terbesar dalam penyaluran tersebut, disusul kawasan Sulampua yang mencakup Sulawesi, Maluku, dan Papua.
Sementara itu, dari sisi permintaan masyarakat, KPP Demand BTN berhasil menjangkau 781 debitur secara nasional dengan total pencairan mencapai Rp987 miliar. Wilayah Jabanus tercatat menjadi daerah dengan penyaluran terbesar, mencerminkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap akses pembiayaan rumah yang terjangkau.
Nixon menambahkan, integrasi antara KPP Supply dan KPP Demand menjadi strategi penting untuk memperkuat efektivitas penyaluran pembiayaan perumahan di lapangan.
“Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap hunian yang terjangkau harus diimbangi dengan kesiapan pasokan dari pengembang. Karena itu BTN terus melakukan penyelarasan agar proyek-proyek yang didukung melalui KPP Supply dapat terhubung langsung dengan basis konsumen KPP Demand kami,” jelasnya.
Selain mempercepat penyaluran KPP, Bank Tabungan Negara juga terus memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan melalui berbagai inisiatif digital, termasuk platform Bale Properti serta pengembangan kapabilitas mitra pengembang lewat program BTN Housingpreneur.
Melalui berbagai langkah tersebut, BTN optimistis dapat menjaga pertumbuhan penyaluran KPP hingga akhir tahun sekaligus mendukung target pembiayaan perumahan nasional dan memperluas inklusi keuangan masyarakat Indonesia. (rmn)
