INDOPOSCO.ID – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mendorong pemerintah melakukan reformasi total tata kelola guru nasional, termasuk menghapus sistem klaster dan berbagai skema rekrutmen yang dinilai tumpang tindih.
Ia meminta Prabowo Subianto untuk menyatukan seluruh rekrutmen guru dalam satu jalur nasional melalui Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dengan formasi yang disesuaikan kebutuhan riil di tiap daerah.
“Sudah saatnya dilakukan pembenahan menyeluruh. Sistem klaster guru, termasuk PPPK dan PPPK Paruh Waktu, perlu dihapus dan dilebur menjadi satu sistem kepegawaian nasional melalui CPNS,” ujar Lalu dalam keterangannya di Jakarta, Senin (4/5/2026).
Menurut politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa itu, kebijakan multi-skema selama ini justru memunculkan berbagai persoalan, mulai dari tumpang tindih regulasi, ketidakpastian status, hingga perlakuan yang dinilai tidak adil terhadap guru.
Ia juga menyoroti masih banyaknya guru dengan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang mengalami keterlambatan pembayaran gaji serta ketidakjelasan pengembangan karier akibat lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Banyak guru menjadi korban sistem yang tidak sinkron. Ada keterlambatan gaji, ketidakjelasan karier, hingga disparitas kesejahteraan antarwilayah,” tegasnya.
Lebih lanjut, Lalu mendesak pemerintah mencabut Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025 terkait skema PPPK Paruh Waktu, sekaligus menghentikan rekrutmen melalui jalur tersebut.
Ia menilai, tata kelola guru ke depan harus berada di bawah kendali pemerintah pusat agar proses rekrutmen, distribusi, hingga peningkatan kesejahteraan dapat berjalan lebih terintegrasi dan merata.
“Jika rekrutmen guru disatukan melalui CPNS dan dikelola secara terpusat, negara bisa menjamin kualitas, pemerataan, dan kesejahteraan guru. Guru adalah fondasi masa depan bangsa,” jelasnya.
Lalu berharap kebijakan satu jalur rekrutmen ini dapat menjadi solusi jangka panjang untuk memperbaiki nasib guru sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan nasional. (dil)
